Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aktivitas di sebuah industri. Sumber: BSTV

Aktivitas di sebuah industri. Sumber: BSTV

Ciptakan Hilirisasi, Indonesia Butuh Politik Industri

Kamis, 10 Februari 2022 | 13:16 WIB
Parluhutan Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Hilirisasi industri di Indonesia masih berjalan lambat, padahal program ini bisa menjadi solusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam jangka panjang. Hanya saja, hilirisasi bisa terlaksana dengan dukungan politik mumpuni.

Demikian rangkuman diskusi yang digelar LP3ES (Platform: Twitter Space @DJRachbini) di Jakarta, baru-baru ini. Diskusi tersebut dihadiri oleh pembicara Peneliti INDEF Eisha Maghfiruha, Peneliti LP3ES/Dosen UPN Fachru Nofrian, dan mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Advertisement

Eisha Maghfiruha mengatakan, poin utama hilirisasi industri adalah bagaimana sumber daya alam (SDA) yang melimpah bisa diolah oleh industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi. “Tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah yang tergantung pada volatilitas harga komoditas di luar negeri,” terangnya.

Hilirisasi bisa dilaksanakan, ungkap dia, jika Indonesia mereformasi struktural perekonomian dari produk-produk bernilai tambah rendah kepada produk bernilai tambah tinggi. Harus ada perpindahan alokasi sumber daya dari modal kerja dan tenaga kerja ke sektor produksi bernilai tambah tinggi. Hal ini seperti yang dilaksanakan negara industri maju yang memulai dari industri pengolahan ke industrialisai skala besar manufaktur, kemudian baru beralih ke sektor jasa yang mempunyai kontribusi besar dari masing-masing sektor terhadap GDP.

Sejauh ini, dia mengatakan, Indonesia tertinggal dalam kebijakan industri, dibandingkan Vietnam. Ekspor Vietnam didominasi produk-produk industri, dibandingkan Indonesia yang masih didominasi bahan mentah dan sumberdaya alam. “Di Indonesia, program hilirisasi dan industrialisasi tidak terjadi. Setelah masa 80-an, peran sektor manufaktur terindikasi turun dengan produk-produk bernilai tambah tinggi juga hilang. Ini menunjukkan bahwa politik industri tidak berjalan, sehingga mendesak sekarang dilakukan,” terangnya.

Politik Industri

Sementara itu, Peneliti LP3ES/Dosen UPN Fachru Nofrian mengatakan, satu-satunya strategi ekonomi yang bisa menghasilkan akumulasi hanyalah hilirisasi dan industrialisasi. Namun, hilirisasi di Indonesia tidak mempunyai politik industri mumpuni, sehingga tidak terjadi industrialisasi. “Selama orde baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang rata-rata tinggi 7%, tetapi tidak ada industrialisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi tidak terjadi industrialisasi,” terangnya.

Dia menambahkan, politik industri harus dapat memilah-milah mana jebakan-jebakan paradoks industrialisasi, mana yang akan membawa hilirisasi yang mengandung muatan proses industrialisasi. Hambatan yang selalu muncul dalam politik industri adalah berorientasi pada keuangan, sehingga indikator yang muncul seringkali misleading.

Politik industri yang berorientasi ekspor apalagi hanya tergantung pada harga komoditas internasional, menurut dia, tidak akan menaikkan ekonomi domestik, karena tidak balance. Ekspor langsung barang mentah tidak akan menciptakan surplus dan akumulasi. Bahkan, ujungnya politik industri akan berorientasi pada kebijakan politik moneter.

“Perlu juga diingatkan kembali akan pentingnya mekanisasi di Indonesia. Mekanisasi telah memasuki tingkat yang semakn mengalami penurunan. Mekanisasi yang kuat merupan indikator orientasi yang kuat ke arah politk industri dan hilirisasi. Jika pemerintah ingin mengembangkan Politik Industri maka perlu meningkatkan mekanisasi di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, cendekiawan dan mantan Sekretraris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan, peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun terhenti setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat. “LP3ES perlu membuat kembali kajian-kajian tentang industrialisasi di Indonesia,” terangnya.

Di era Soeharto, dia mengatakan, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk, termasuk luar biasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.

Ironis, menurut dia, setelah reformasi politik industrialisasi malah ditinggalkan. Subsidi pupuk malah menjadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan. KKN luarbiasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN