Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman

Pengetatan Kebijakan Sektor Keuangan Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2022

Selasa, 22 Februari 2022 | 09:23 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Keuangan menyatakan sektor keuangan jadi kendala untuk pertumbuhan ekonomi 2022. Sebab bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) mulai menjalankan pengetatan kebijakan moneter. Pengetatan ini akan berdampak ke perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia

“Dengan adanya pengetatan pasar keuangan ini dampaknya ke fiskal nanti juga dari pembiayaan yang butuh supply atau likuiditas cukup,” ucap Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman dalam Diskusi Publik Forum Masyarakat Statistik pada Senin (21/2).

Advertisement

Baca juga: G20 Bahas Normalisasi The Fed, Apa Hasilnya?

Pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve akan berdampak pada capital outflow, naiknya cost of fund, pembiayaan defisit dan pengeluaran pemerintah dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja korporasi dan sektor riil secara keseluruhan.

Inflasi Amerika Serikat sudah mencapai 7,5% pada Januari 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun. Hal ini mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter dalam bentuk tiga instrumen tapering off, kenaikan suku bunga acuan, dan kontraksi neraca keuangan (balance sheet). Suku bunga diperkirakan akan naik lima kali di tahun 2022.

“Kemudian yang efeknya cukup besar kontraksi balance sheet. ni kemungkinan secara masif. Saya kira kontraksi balance sheet cukup mengkhawatirkan,” ucap Abdurohman.

Baca juga: Inflasi AS Capai 7,5% pada 2021

Kemudian potensi lain yang akan berpengaruh ke perekonomian domestik adalah prospek perekonomian di Tiongkok. Pada tahun 2021 tren kinerja ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan dari sebelumnya 8,3% di kuartal IV menjadi 4 % Salah satu faktor yang mendorong atau menurunkan kinerja ekonomi Tiongkok adalah persoalan di sektor konstruksi properti konstruksi dan yang mengalami kontraksi cukup dalam sehingga mendorong ekonomi ke bawah.

“Saat beberapa negara sudah melakukan exit policy mereka malah mendorong ekonominya untuk stimulus moneter melalui penurunan suku bunga acuan” kata Abdurohman.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto berpendapat kondisi sektor keuangan akan semakin menantang di tahun 2022. Untuk menurunkan inflasi Federal Reserve akan mengurangi pembelian surat utang melalui tappering off. Pada akhirnya Federal Reserve akan menaikan suku bunga acuan (Federal Fund Rate).

“Ketika bunga naik mungkin enggak cukup satu sampai dua tahun.Bahkan ada proyeksi bisa sampai kemudian lebih dari 3 tahun setidaknya untuk beberapa tahun kedepan,” ucap Eko.

Saat ini terdapat surat utang negara dengan kisaran bunga 6% sampai 7%. Selain itu ada bentuk-bentuk investasi lain yang tidak berisiko bagi perbankan.

Baca juga: Inflasi AS Dinilai Terlalu Tinggi

“Kalau itu terus-terusan yang dilakukan fungsi intermediasi perbankan kurang berjalan secara optimal ujungnya kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang kita targetkan,” ucap Eko Listiyanto.

Dia mengatakan beberapa negara seperti Inggris dan Rusia sudah menaikan suku bunga acuan bank sentral mereka. Bank Indonesia (BI) saat ini masih menahan di angka 3,5%. Menurut Eko, BI tidak bisa hanya menaikan giro wajib minimum untuk menahan inflasi dan suku bunga acuan.

“Kita mencoba menahan suku bunga acuan BI masih 3,5%, dugaan saya kalau sampai akhir tahun kemungkinan ada kenaikan suku bunga acuan BI. Timingnya mungkin BI yang lebih tahu,” ucap Eko.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 diperkirakan akan lebih lambat. Perlambatan ini akan memberikan efek risiko hard landing terhadap negara berkembang.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

“Selain itu, risiko yang harus dihadapi adalah karena isu perubahan China terkait rencana beralih ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan,” kata Suharso.

Federal Reserve akan melakukan tapering off dan normalisasi suku bunga seiring dengan inflasi yang tinggi. Mengenai dampak dari normalisasi tersebut, bisa dilihat dari porsi kepemilikan surat utang negara oleh investor asing. Porsi investor asing di SUN sudah menurun dari 39% ke 19%. Hal ini bisa meredam dampak gejolak perekonomian global terhadap perekonomian nasional.

“Likuiditas global akan berkurang dan volatilitas akan meningkat,” kata Suharso.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN