Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemnaker

Ida Fauziyah: Pencairan JHT Dikembalikan ke Permenaker 19/2015

Kamis, 3 Maret 2022 | 09:32 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pada prinsipnya ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.

Saat ini, pencairan JHT dikembalikan ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

“Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,” ujar Menaker seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Strategi Pengelolaan Dana JHT BPJamsostek Raih Pengakuan Internasional

Ia mengatakan, revisi dilakukan Kemnaker sebagai tindak lanjut  arahan Presiden  Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tata cara persyaratan dan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT ) dipermudah.

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Menaker mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya aktif menyerap  aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Kemnaker  juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga,” ujarnya.

Baca juga: Dilema Menaker, Antara Substansi JHT atau Keinginan Buruh

Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif dan saat ini Permenaker 19/2015 masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

“Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (Nomor 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” jelas Menaker.

Baca juga: Revisi Aturan JHT, Kemenaker Siap Libatkan Pakar dan Akademisi

Saat ini sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja  yang ter-PHK. Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta, yaitu manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun re-skilling.

“Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk  memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,” tandasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN