Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam acara Penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi Tahun 2021 dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat pada Rabu (9 Maret 2022).

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam acara Penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi Tahun 2021 dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat pada Rabu (9 Maret 2022).

Terima 60 Laporan Maladministrasi

Ombudsman Selamatkan Kerugian Hingga Rp 26,85 Miliar

Rabu, 9 Maret 2022 | 16:22 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Ombudsman menerima 60 laporan dugaan maladministrasi di sektor perekonomian selama tahun 2021. Dari jumlah tersebut Ombudsman berhasil menangani 27 laporan. Adapun jumlah kerugian yang berhasil terselamatkan di tahun 2021 mencapai Rp 26,85 miliar.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan sampai tahun 2022 ini masih ada 33 kasus pelaporan tahun 2022 yang belum diselesaikan. Oleh karena itu ada potensi penyelamatan kerugian masyarakat sejumlah Rp 91,73 miliar pada tahun 2022. Angka ini dihitung berdasarkan angka kerugian materiil dalam setiap laporan yng telah memperoleh penyelesaian atas permasalahannya.

Advertisement

“Penyelamatan kerugian tersebut meliputi rentang Rp 300 ribu sampai dengan Rp 17,2 miliar. Ombudsman mengurus dari hal receh sama profesionalnya dengan mengurus yang Rp 17,2 miliar karena asas keadilan,” ucap Yeka dalam acara Penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi Tahun 2021 dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat pada Rabu (9/3).

Baca juga: Setelah ke OJK, Korban Asuransi Unit Link Mengadu ke Ombudsman dan DPR

Bila dirinci, dari 60 laporan tersebut, paling banyak diadukan adalah sektor perbankan yaitu 24 laporan. Diikuti oleh asuransi 11 laporan, pengadaan barang dan jasa 8 laporan, perizinan 5 laporan, koperasi 3 laporan, penanaman modal 2 laporan, pajak 1 laporan, serta pertanian dan pangan 1 laporan.

“Saya berharap piramida ini tahun depan bisa berubah, karena semakin baik kita dalam menyelesaikan permasalahan di sektor perekonomian,” kata Yeka.

Lima instansi yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 23 laporan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu 3 laporan, Kementerian Koperasi dan UKM 3 laporan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 3 laporan, dan PT Bank Mandiri (Persero) 2 laporan. Yeka menutukrna di tahun 2022 ini masih tersisa 13 laporan dari tahun 2021 untuk OJK yang diharapkan bisa selesai di tahun 2022 ini.

Baca juga: Ombudsman Temukan Lima Potensi Maladministasi Tata Kelola Pupuk Subsidi

“Kami lihat untuk penanganan OJK nampaknya kami harus melakukan reviu pola penangan kasus. Karena kalau ini tidak diselesaikan imbasnya makin banyak laporan. Kami sedang memikirkan hal yang paling strategis untuk masuk ke arah sana seperti itu,” ucap Yeka

Dia mengatakan penyelamatan kerugian masyarakat dilakukan menggunakan dana APBN 2021 senilai Rp 1,5miliar. Yeka mengatakan penggunaan anggaran tersebut sangat efektif dan produktif sebab dari anggaran belanja Rp 1,5 miliar bisa dipakai untuk menyelamatkan Rp 26,85 miliar.

“Harapapannya jika Indonesia punya rezeki banyak jangan lupakan ombudsman karena kita berupaya untuk menyelamatkan kerugian masyarakat,” kata Yeka.

Baca juga: Ombudsman Minta Kebijakan Impor Beras Ditunda

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan langkah Ombudsman ini merupakan bagian yang sangat penting dari agenda pembangunan nasional mengenai transformasi pelayanan publik. Dia mengapresiasi kecepatan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan tersebut.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengengalian Pembangunan Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional Taufik Hanafi
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengengalian Pembangunan Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional Taufik Hanafi

“Karena tidak mudah menyelesaikan laporan yang masuk itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama ini memiliki tantangan tersendiri,” ucap Hanafi.

Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 membatasi mobilitas penduduk. Baik itu melakukan pelaporan hingga investigasi pencermatan laporan. Hal ini tentu membutuhkan inovasi dalam menjalankan kinerja menanggapi pelaporan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat juga akan meningkat saat pelaporan bisa ditindaklanjuti.

Baca juga: Ombudsman Dukung Kemkominfo Tegakkan Komitmen Pembangunan Operator Telko

“Ombudsman telah melakukan itu diman laporan ini baik diterima secara fisik maupun non fisik. Hal ini membutuhkan inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Kepercayaan menjadi hal yang sangat penting,” ucap Hanafi.

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus mengatakan selama tahun 2021 pihaknya menerima 6.176 laporan dari masyarakat dan konsultasi non laporan sebanyak 8.716.

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus
Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus

Dia mengatakan pemerintah harus menjaga keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Dengan interaksi langsung antara masyarakat dan pelayanan publik akan mempercepat proses perbaikan pelayanan publik,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN