Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Pemerintah Perkuat Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Rabu, 9 Maret 2022 | 19:01 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyediaan, pemanfaatan data dan informasi statistik bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan kerja sama kelembagaan guna mendukung bidang koperasi dan UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa data dan informasi sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM. Kerjasama ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 888 UU Cipta Kerja disebutkan pembangunan Basis Data Tunggal dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya regulasi tersebut.

“Kami membangun Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM dengan mengedepankan dimensi dan kaidah pendataan yang telah ditetapkan," ucap Teten dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menkop UKM dengan Kepala BPS tentang Penyediaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Bidang Koperasi dan UKM, secara virtual, pada Rabu (9/3).

Baca juga: Bersama Koperasi dan UKM, PT EMI Giatkan Konversi LPG/BBM ke EBT

Adapun ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman tersebut, meliputi penyediaan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM, pemanfaatan dan penguatan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM, pengembangan sumber daya di bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM, dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau survei, dan pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM.

“Sinergi dengan BPS dapat memberikan tambahan dukungan data pelaku koperasi dan UMKM di sektor pertanian pada tahun 2023, sehingga keseluruhan data ini dapat digunakan secara bersama-sama untuk keperluan membangun bangsa.” ujar Teten.

Kemenkop UKM sebagai walidata koperasi dan UMKM, telah mendapatkan dukungan dari BPS sebagai pembina data dalam proses persiapan pelaksanaan pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022, mulai dari penyusunan standarisasi variabel data, penyusunan kuisioner data hingga penyediaan tenaga instruktur Training of Trainer.

Baca juga:  Teten Masduki: Optimalkan Belanja Pemerintah, Antisipasi Pelemahan Ekonomi Global

Berdasarkan data Kemenkop UKM terdapat 65 juta pelaku UMKM di Indonesia dan diharapkan keseluruhannya dapat diselesaikan pendataannya pada tahun 2024. Pada tahun 2022 ini pemerintah menargetkan untuk melakukan pendataan terhadap 14,5 juta pelaku koperasi dan UMKM di sektor non pertanian menetap.

“Kami prioritaskan UMKM yang tempat usahanya menetap sehingga data jauh lebih stabil. Karena banyak pelaku UMKM yang sangat dinamis pendatanya terutama pelaku yang tempat usahanya tidak menetap,” kata Teten.

Kolaborasi dengan BPS diharapkan dapat dilakukan terutama dalam hal penyediaan data dan informasi statistik koperasi dan UMKM, memanfaatkan dan memperkuat data dan informasi di bidang koperasi dan UMKM, mengembangkan sumber daya di bidang statistik koperasi dan UMKM, mendapatkan dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau survei, dan mengembangkan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang koperasi dan UKM dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.

"Nota kesepahaman ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam meningkatkan kerja sama di bidang penyediaan, pemanfaatan data dan informasi statistik bidang koperasi dan UMKM serta pengembangan kerja sama kelembagaan bagi kedua belah pihak," kata Teten.

Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono
Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kolaborasi dengan Kemenkop UKM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya upaya kolektif, kolaboratif, antara K/ merupakan kunci sukses dalam menyikapi beragam tantangan dan permasalahan dalam penyediaan data statistik yang berkualitas. Khususnya yang menyangkut isu pembangunan nasional.

“Kita sadari membangun basis data tunggal Koperasi UKM bukanlah suatu pekerjaan yang mudah proses integrasi data yang unik karena data saat ini tersebar di banyak pihak,” kata Margo.

Upaya pengumpulan data tunggal Kemenkop UKM terkendala dinamika koperasi dan UKM yang demikian cepat. Pada saat yang sama kesadaran pelaku koperasi dan UKM sendiri tentang registrasi usaha masih rendah.

Baca juga: Teten Masduki: Integrated Farming Perkuat Korporatisasi Petani

“Saya berharap kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat untuk BPS dan Kemenkop UKM saja tetapi mampu memberikan manfaat untuk K/L lain bahkan untuk Bangsa Indonesia,” kata Margo.

Dalam kerja sama ini, pihaknya akan menjalankan peran strategis dalam membina data statistik. Pertama yaitu memberikan rekomendasi metodologi statistik. Kedua yaitu merancang guidance atau kerangka penjamin kualitas data. Ketiga yaitu menjaga pemenuhan terhadap prinsip-prinsip satu data Indonesia: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Pemanfaatan data nantinya akan dilakukan secara terpadu dan diperuntukan juga untuk masyarakat luas.

“Prinsip satu data Indonesia menjadi prinsip yang memang harus kita pegang sehingga data yang dikumpulkan bisa dibagi pakaikan oleh berbagai pihak,” kata Margo.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com