Menu
Sign in
@ Contact
Search
Sarman Simanjorang.. Foto: IST

Sarman Simanjorang.. Foto: IST

HIPPI: UU HPP Terbuka Opsi Pemerintah Sesuaikan Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 9 Mar 2022 | 23:33 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah memiliki opsi untuk menunda kenaikan PPN 11% pada 1 April mendatang. 

Lantaran dalam aturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ayat yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kenaikan tarif PPN yang tertuang  dalam pasal 7 ayat 3.

"Terbuka Pemerintah menunda kenaikan PPN tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya kebijakan ini dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada"tegas Sarman saat dihubungi Investor Daily, Rabu (9/3).

Baca juga: Ekonom IndiGO Network Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif PPN

Advertisement

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan penundanaan pemberlakuan tarif PPN 11%, karena waktu berlakunya sudah dekat yakni 1 April mendatang.

"Saat ini pengusaha sedang sibuk membuat kalkulasi perhitungan jika kenaikan PPN  tersebut tetap diberlakukan. Kami butuh kepastian segera apakah melalui Peraturan Pemerintah atau sejenisnya sehingga dunia usaha dapat menyesuaikan sesuai kebijakan Pemerintah,”tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus hati- hati dan mempertimbangkan secara seksama dampak pemberlakuan kenaikan PPN ini, karena proses pemulihan ekonomi masih berlangsung dan belum pulih optimal. 

Baca juga: Ekonomi Belum Stabil, Pengusaha Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Penundaan Kenaikan Tarif PPN

Oleh karena itu, apabila dipaksakan akan semakin menekan laju daya beli masyarakat dan memicu inflasi dan akan menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

"Jika daya beli masyarakat semakin menurun maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang ditargetkan dikisaran 5.00 – 5,5% karena 60 % pertumbuhan ekonomi nasional ditopang dari konsumsi rumah tangga,"ucapnya.

Baca juga: Menkeu: Tarif PPN Naik 11% mulai 1 April 2022.

Menurutnya kenaikan tarif PPN tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan waktu dan momentum yang tepat,saat ekonomi nasional dan global sudah membaik, daya beli masyarakat kita tumbuh positif dan kita sudah terbebas dari Covid -19.

Sebagaimana diketahui, UU HPP merupakan undang-undang yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com