Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah jerigen milik warga yang mengantre saat membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sejumlah jerigen milik warga yang mengantre saat membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Ungkap Mafia Migor, KPPU Ajak Kemendag Jalin Koordinasi

Sabtu, 19 Maret 2022 | 13:09 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajak Kementerian Perdagangan RI berkoordinasi dan turut menyampaikan data dan informasi yang diperolehnya kepada KPPU terkait dugaan mafia minyak goreng, khususnya menyangkut perilaku persaingan usaha tidak sehat antar pelaku minyak goreng, dalam mendukung proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPPU.

Hal ini menindaklanjuti informasi yang disampaikan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 17 Maret 2022.

Advertisement

Baca juga: Mendag Sebut Ada Mafia yang Selundupkan Minyak Goreng ke Luar Negeri

Dalam rapat tersebut, Menteri Lutfi mencurigai adanya oknum yang memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Diduga permasalahan tersebut terjadi di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

Ketua KPPU, Ukay Karyadi mengatakan sejak 26 Januari 2022 hingga kini, pihaknya tengah melakukan penegakan hukum menghadapi permasalahan minyak goreng, dan telah melakukan pemanggilan berbagai produsen minyak goreng, distributor, asosiasi, dan pelaku ritel.

“Saat ini KPPU tengah mengolah berbagai data dan keterangan yang diperoleh untuk menentukan kelayakan minimal satu alat bukti guna menentukan tindakan selanjutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, jumat (18/3/2022).

KPPU memandang data dan informasi yang dimiliki Kementerian Perdagangan RI tersebut penting bagi proses penegakan hukum, khususnya apabila data tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran persaingan usaha yang merupakan kewenangan KPPU sesuai UU No. 5 Tahun 1999.

“Untuk itu, KPPU mengajak Kementerian Perdagangan RI dapat berkoordinasi lebih lanjut perihal temuannya,” pungkas Ukay.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN