Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah warga mengantre saat membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sejumlah warga mengantre saat membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

KPPU Sudah Temukan Satu Bukti Dugaan Kartel Migor

Senin, 28 Maret 2022 | 18:35 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Proses penegakan hukum atas dugaan praktik kartel atau pelanggaran persaingan usaha di balik lonjakan harga minyak goreng yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak 26 Januari 2022 telah memasuki babak baru. Tim Investigasi KPPU telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional.

Dari temuan tersebut, minggu ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan. Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf “c” (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa).

Advertisement

“Dalam proses awal penegakan hukum, tim investigasi telah mengundang dan meminta data atau keterangan dari sekitar 44 pihak terkait, khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan dan pelaku ritel. Melalui proses tersebut, tim investigasi telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran undang-undang, khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar,” kata Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan resminya, Senin (28/3/2022).

Baca Juga: KPPU Sudah Panggil 44 Pihak Terkait Dugaan Kartel Minyak Goreng

Gopprera menyampaikan, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. Penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas Terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan.

“Dalam hal penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal dua alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi. Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran, atau maksimal 10% dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan,” jelas Gopprera.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN