Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi utang. (Foto: Pixabay)

Ilustrasi utang. (Foto: Pixabay)

Naik, Rasio Utang RI Jadi 40,17%

Rabu, 30 Maret 2022 | 23:52 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 7.014,58 triliun. Alhasil, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17%. Angka tersebut naik dibandingkan dengan rasio utang pada akhir Januari 2022 yang sebesar 39,63%.

"Secara nominal, terjadi peningkatan total utang Pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan Februari 2022," bunyi laporan APBN Kita edisi Maret 2022, yang dikutip pada Rabu (30/3/2022).

Laporan itu menyebut utang pemerintah masih didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 87,88% atau Rp 6.164,2 triliun.

Baca juga: Realisasi Penarikan Utang Turun 66,1%

SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp 4.901,66 triliun, sementara dalam valuta asing Rp 1.262,53 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 12,12% atau senilai Rp 850,38 triliun. Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp 13,27 triliun dan pinjaman luar negeri Rp837,11 triliun.

Lebih rinci, utang pemerintah saat ini didominasi oleh mata uang domestik (rupiah), yaitu 70,07%. Selain itu, kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05% dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15%.

"Penurunan kepemilikan SBN oleh asing terjadi di antaranya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar," tutur laporan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah memastikan komposisi utang pada akhir Februari 2020 tetap terjaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali.

Baca juga: Duh, Pemerintah Masih Punya Utang ke Pertamina dan PLN Sebesar Rp 109 Triliun

Di sisi lain, pemerintah akan menerapkan strategi memperluas pasar domestik untuk pasar SBN. Dampak penurunan kepemilikan SBN oleh asing diprediksi tidak terlalu signifikan. Perluasan pasar domestik juga melindungi dari fluktuasi kurs dan pasar serta yang terpenting menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik.

Meski masih diliputi ketidakpastian, pemerintah menyebut pemulihan ekonomi pada 2022 diperkirakan terus berlanjut. Defisit APBN 2022 yang terus menurun dibandingkan target defisit tahun 2020 dan 2021 menunjukkan upaya pemerintah untuk kembali bertahap menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga akan terus menjaga rasio utang, utamanya dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non-utang, seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB III dengan Bank Indonesia.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com