Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kripto. (Pixabay)

Kripto. (Pixabay)

DJP: Aset Kripto Tak Berizin di Bappebti Kena PPN dan PPh 2 Kali Lipat

Rabu, 6 April 2022 | 14:12 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang memfasilitasi transaksi aset kripto atau pedagang fisik aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dua kali lipat dari tarif aset kripto yang terdaftar.

Adapun aturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Ketentuan ini akan mulai efektif diberlakukan pada 1 Mei mendatang.

Advertisement

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Bonarsius Sipayung mengatakan, PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut dan disetor oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto maka akan dikenakan tarif PPN sebesar 2% dari tarif PPN umum atau 0,22% dikali dengan nilai transaksi aset kripto.

Sementara itu, apabila penyelenggara PPMSE bukan pedagang fisik aset kripto atau tidak berizin maka tarif pajak penghasilan (PPh) 22-nya naik menjadi 0,2%. “Kalau PPMSE yang merupakan pedagang fisik aset kripto (PFAK) terdaftar Bappebti maka tarif PPN-nya sebesar 1% dari tarif PPN atau 0,11% dikali dengan nilai aset kripto dan tarif PPh 22 finalnya 0,1%,” tutur dia, Rabu (6/4/2022).

Ia menjelaskan, perbedaan tarif ini disebabkan PPMSE yang merupakan PFAK dan terdaftardi Bappebti lebih memiliki sistem administratif yang lebih rapih sehingga aktivitasnya dapat dipantau oleh Bappebti.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan perkembangan kegiatan usaha aset kripto yang aman di Indonesia. "Kalau enggak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kita harus selaras dengan Kemendag, yang ada di sistem kementerian. Itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah," jelas dia.

Meski demikian, Bonar mengatakan, DJP sifatnya netral dan tidak melarang orang berbisnis, namun sisi aturan dan regulasinya juga harus (jelas) dengan terdaftar di Bappebti. “Kenapa dibedakan? Karena mestinya harus dibedakan sebab jika terdaftar keliatan dengan baik dan teradministrasi dengan baik di Bappebti. Sementara yang nggak jelas di mana-mana,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui dalam PMK 68/2022, setidaknya terdapat tiga bentuk penyerahan barang kena pajak (BKP) tak berwujud berupa aset kripto yang dikenai PPN. Pertama jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap dan terakhir tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa.

Sementara itu, atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10% dari tarif PPN umum atau 1,1% yang dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang.

Selain PPN, aset kripto juga dikenakan pajak penghasilan (PPh). Pada Pasal 19 disebutkan, penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang pajak penghasilan (PPh). Penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan ataupun pertukaran aset kripto.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN