Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim.

Pemasaran Digital Jadi Langkah Transisi Pelaku UMKM

Sabtu, 9 April 2022 | 07:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id – Pemasaran digital kini menjadi langkah transisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, yang kini menuju endemi. Namun, beralih ke pemasaran digital harus disertai peningkatan kapasitas jiwa kewirausahaan, cerdas dan cermat dalam memilih produk yang akan dipasarkan, serta jangan cepat berpuas diri.

"Pelatihan pemasaran digital saat ini menjadi alternatif pilihan yang tepat dalam rangka menjembatani pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang pada masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam pemasaran secara langsung. Artinya, mereka membutuhkan strategi pemasaran secara online melalui digitalisasi pemasaran," ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam siaran Jumat (8/4).

Dia mengatakan, generasi yang lebih senior wajib memberikan pendampingan dan informasi agar usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, menengah, lalu besar. “Sebab, banyak pelaku usaha yang awalnya skala mikro berkembang besar, seperti Bob Sadino," imbuh Arif.

Arif memaparkan, menjadi wirausaha sukses memerlukan beberapa hal, diantaranya semangat dan pantang menyerah. Kedua, ilmu pengetahuan harus bertambah terus karena tantangan akan terus bertambah seiring perkembangan jaman. Pada titik ini, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM dan bertumbuhnya wirausaha.

"Kini, dalam e-katalog, pemerintah mengalokasikan 40% belanja pemerintah untuk UMKM. Syarat bagi UMKM juga diperlonggar dengan tidak wajib bersertifikat SNI. Hal ini karena penyerapan UMKM di belanja pemerintah pada 2021 senilai Rp 470 triliun itu masih rendah, baru 30%," kata Arif.

Indonesia, kata dia, saat ini mulai memasuki era bonus demografi. Imbasnya, pertumbuhan penduduk usia kerja semakin meningkat, seiring laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 140,22 juta orang merupakan usia produktif/angkatan kerja.

Jika diklasifikasikan menurut kriteria pelaku usaha, dia menyatakan, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro yang mencapai 64,60 juta unit atau 98,67% dari total pelaku usaha nasional. Adapun Berbagai permasalahan internal yang dihadapi selama ini seperti sumber daya manusia (SDM), kelembagaan usaha, produksi, pemasaran, pembiayaan, teknologi, jaringan kerja sama usaha, dan sebagainya. Sementara itu, secara eksternal, UMKM dihadapkan pada tantangan persaingan yang semakin terbuka dan kompetitif baik di dalam dan luar negeri.

Atas dasar kondisi tersebut, dia menyatakan, perlu pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM), khususnya usaha mikro untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan SDM usaha mikro berbasis kompetensi telah diamanatkan dalam Permenkop dan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain itu, demikian Arif, pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi perlu terus diimplementasikan dan dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) baik SKKNI yang ada pada Kementerian Koperasi dan UKM maupun mengadopsi SKKNI kementerian/lembaga lainnya baik melalui uji dan nonuji.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN