Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: IST)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: IST)

Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Kamis, 14 April 2022 | 20:14 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program-program itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.

Advertisement

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada tahun 2023, yakni pada kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun.

“Untuk tahun depan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28% hingga 11,7% dari  Produk Domestik Bruto (PDB). Ini berarti pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun," kata Menkeu, usai rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi 4,5-5,2% di Kuartal I-2022

Menkeu mengatakan, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09% hingga 14,71% dari PDB, yaitu pada kisaran antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat, yaitu antara Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang berkisar Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun.

Disebutkan, dengan total pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah berharap  defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tahun 2023 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB, sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Ini berarti 2,81% hingga 2,95% dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%. Namun, pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," ungkapnya.

Pada tahun 2023, lanjut Menkeu, pemerintah akan memprioritaskan belanjanya, diantaranya pada bidang perlindungan sosial dengan kisaran antara Rp 332 triliun hingga Rp 349 triliun. Ia menilai, kebijakan itu ditempuh  untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

Baca juga: Ini Prediksi BI soal Kenaikan Suku Bunga The Fed, Seberapa Agresif?

"Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan makin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," katanya.

Selanjutnya, untuk anggaran kesehatan yang selama tiga tahun terakhir ini terus melonjak karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun depan pemerintah akan menaikkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 karena diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor.

Ia mengatakan,  hal itu  bertujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan  Kementerian Kesehatan.

"Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid sebesar Rp 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp193,7 triliun hingga Rp155 triliun. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Sementara itu,  anggaran pendidikan pada tahun depan akan berada pada kisaran Rp 595,9 triliun hingga Rp 563,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang  sebesar  Rp 542,8 triliun. Angka tersebut akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa untuk 975,3 ribu mahasiswa, dan untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang.

Baca juga: Harga Pangan dan Energi Naik, BI Optimistis Inflasi Tetap Terkendali

"Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat," katanya.

Di bidang  infrastruktur, Menkeu menjelaskan bahwa  tahun depan masih akan diberikan anggaran yang cukup signifikan  dalam rangka  menyelesaikan berbagai program-program penting,  seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS.

“Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun rupiah,” kata Menkeu.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN