Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani menagtakan pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menagtakan pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan APBN

Menkeu Paparkan Prioritas Belanja Pemerintah Tahun 2023

Jumat, 15 April 2022 | 18:45 WIB
Nasori (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menetapkan sejumlah belanja prioritas pada 2023 mendatang untuk merespons berbagai dinamika ekonomi global dan domestik. Ini untuk memastikan APBN terus hadir melalui berbagai kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, serta mendukung dunia usaha, terutama kelompok kecil dan menengah.

“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp 349 triliun hingga Rp 332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers setelah Sidang Kabinet, Kamis (14/4/2022).

Untuk mendukung hal tersebut, data penerima perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan. Kementerian Sosial juga akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.

Lebih lanjut, belanja pemerintah juga akan diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu memaparkan anggaran kesehatan selama tiga tahun terakhir ini melonjak karena adanya pandemi Covid-19, dari semula Rp 113 triliun pada 2019 menjadi Rp 172 triliun pada 2020 yang Rp 52,4 triliun di antaranya untuk belanja yang berhubungan dengan Covid-19.

Kemudian, pada 2021, belanja kesehatan melonjak lagi ke Rp 312 triliun, di mana Rp 190 triliun adalah untuk penanganan Covid-19. Sementara, tahun 2022 diperkirakan belanja kesehatan mencapai Rp 255 triliun, di mana Rp 116,4 triliun adalah untuk Covid-19.

“Karena tahun depan diperkirakan Covid tidak lagi menjadi faktor, maka belanja kesehatan yang untuk non-Covid akan menjadi lebih penting. Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid sebesar Rp 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp 193,7 triliun hingga Rp 155 triliun,” ujar Menkeu.

Adapun kenaikan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 bertujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

“Terutama dalam memberikan jaminan kesehatan nasional, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan, terutama di daerah, dan melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting, termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi, seperti tuberkulosis,” kata Menkeu.

Di sisi lain, anggaran pendidikan pada 2023 akan meningkat menjadi Rp 595,9 triliun hingga Rp 563,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2022 sebesar Rp 542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang.

“Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD yaitu pendidikan usia dini di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat,” ujar Menkeu.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN