Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen milik warga yang membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Petugas mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen milik warga yang membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di kawasan Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pelarangan Ekspor CPO dan Migor Punya Efek Domino

Sabtu, 23 April 2022 | 16:33 WIB
Herman

 

JAKARTA, Investor.id  – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng di satu sisi memang memperlihatkan adanya dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Namun di sisi lain, pelarangan ekspor ini juga memberi dampak negatif yang besar.

 

“Apakah kebijakan pelarangan ekspor ini menyelesaikan masalah? Saya rasa belum tentu. Produsen atau distributor belum tentu akan menggelontorkan barangnya ke pasar domestik. Mereka tentu saja menginginkan harga yang lebih tinggi, sehingga bisa saja mereka akan menahan stok-nya untuk dikeluarkan ke pasaran, hanya sedikit-sedikit saja yang dikeluarkan” kata Nailul Huda kepada Beritasatu.com, Sabtu (23/4/2022).

Pelarangan ekspor ini juga bisa membuat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit. Pasalnya CPO merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar ekspor. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencatat, nilai ekspor minyak sawit pada Januari 2022 mencapai US$ 2,81 miliar, sementara di Februari 202 mencapai US$ 2,79 miliar.

“Dari sisi ekspor, kita bisa rugi cukup besar. CPO ini kan jadi komoditas unggulan ekspor kita, jadi bisa berbahaya ke neraca perdagangan kita kalau ekspor dilarang,” kata Huda.

Sebagai salah satu eksportir utama CPO di dunia, Huda menyebut kebijakan pelarangan ekspor ini juga bisa membuat harga di pasar dunia semakin tinggi akibat berkurangnya pasokan dari Indonesia. Kondisi ini akan menguntungkan negara pesaing Indonesia, dan juga berpotensi menimbulkan perdagangan ilegal.

“Ketika harga di luar tinggi, sementara produsen di dalam negeri punya barangnya, saya rasa perdagangan ilegalnya malah bisa meningkat. Ini juga harus diantisipasi,” kata Huda.

Untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Indonesia, menurut Huda sebaiknya pemerintah kembali pada kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang sebetulnya sudah cukup efektif dijalankan. Tinggal pengawasannya saja yang diperketat, termasuk pengawasan dari sisi distribusi untuk memastikan minyak goreng sampai ke pasar dengan jumlah yang cukup.

Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio juga berpendapat, dengan adanya larangan ekspor, komoditi hasil tanaman sawit nantinya akan over supply di dalam negeri, bahkan bisa mencapai 60%.

“Dampak pelarangan ekspor, perusahaan besar produk pengolahan sawit dan minyak goreng mulai mengurangi produksi karena kapasitas tangki penimbunan CPO penuh dan terbatas. Beberapa perusahaan akan stop membeli sawit petani atau rakyat yang besarnya sekitar 40%, sehingga petani panennya tidak ada yang menyerap. Otomatis tidak ada penghasilan, sehingga ini akan memunculkan masalah baru,” kata Agus.

Di sisi lain, pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga akan kosong karena tidak adanya pungutan ekspor yang dikumpulkan. Akibatnya program biodiesel juga berhenti dan pasokan solar Pertamina langsung minus 30%. “Kelangkaan solar tambah parah, kecuali Pertamina harus impor solar 30% lebih banyak,” kata Agus. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga berharap kebijakan pelarangan ekspor cpo dan minyak goreng ini dapat dievaluasi bila nantinya memberikan dampak negatif pada usaha sektor kelapa sawit. Gapki akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. Gapki juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit.

“Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN