Menu
Sign in
@ Contact
Search
Mantan Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk “Indonesia dan Minyak goreng: Ironi Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar” yang digelar Transparency International, 25 April 2022.

Mantan Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk “Indonesia dan Minyak goreng: Ironi Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar” yang digelar Transparency International, 25 April 2022.

Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Migor Perlu Perubahan Fundamental, Apa Saja?

Senin, 25 April 2022 | 14:51 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Mantan Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih berpendapat perlu adanya perubahan yang fundamental untuk menyangga kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng, sehingga manfaat dari kebijakan ini tetap bisa dirasakan, bukan hanya sekedar shock therapy biasa.

Pertama, sebut Alamsyah, relaksasi ekspor dan meningkatkan secara signifikan serapan program biodiesel ke tingkat paling optimal untuk keseimbangan tiga variabel penting, yaitu harga sawit petani, devisa dan harga produk hilir. Meskipun dilakukan larangan secara menyeluruh, pemerintah katakanlah dalam waktu 1 bulan sudah menyiapkan relaksasi ekspor, berapa kuota ekspor yang mau dilepas secara bertahap sambil juga menyiapkan proses serapan.

“Yang paling mungkin serapan dalam waktu pendek adalah meningkatkan bauran energi biodiesel, agar kemudian bisa diserap dan harga CPO di domestik juga dipertahankan pada tingkat yang agak layak dan tidak mengganggu kesejahteraan petani,” kata Alamsyah dalam diskusi bertajuk ‘Indonesia dan Minyak goreng: Ironi Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar’ yang digelar Transparency International, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Daripada Larang Ekspor CPO dan Migor, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

Kedua, mengubah sistem pungutan dan insentif biodiesel yang berbasis harga internasional ke harga domestik sesuai perkembangan, dengan catatan harus tetap pada batas yang menarik. Ketiga, menerapkan sistem cadangan CPO nasional yang dikelola oleh BUMN untuk memastikan kecukupan CPO dalam rangka ketahanan pangan.

“Keempat, menerapkan sistem perpanjangan HGU regresif untuk mengatasi konsentrasi aset dalam industri, mempercepat investasi di lini hilir dan mentransformasi peran Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta fokus pada peremajaan sawit, riset dan hilirisasi,” papar Alamsyah.

Dengan cara tersebut, kebijakan larangan ekspor secara menyeluruh ini akan direspon sebagai sebuah kebijakan yang visioner. “Dalam waktu beberapa lama lagi, pemerintah harus mulai merelaksasi ekspor. Tetapi orang tahu bahwa kebijakan ini bukan reaksi atas suatu kekecewaan, tetapi langkah awal dari perubahan yang sangat fundamental dalam tata kelola industri sawit di Indonesia yang juga akan memengaruhi kebutuhan atau gejolak di pasar internasional,” kata Alamsyah.

Baca juga:  Keran Ekspor Ditutup, Harga CPO Berpotensi Fly to the Moon

Terkait pengawasan kebijakan larangan ekspor, mengingat dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO juga melibatkan petinggi di Kementerian Perdagangan, Alamsyah berpendapat perlu ada suatu sistem yang dapat melihat kelengkapan administrasi kegiatan ekspor, dan juga perlu adanya double check agar tidak hanya dari satu pihak saja yang memberikan penilaian.

Setiap perizinan, Alamsyah mengatakan, itu harus masuk ke dalam satu window yang bisa dilihat oleh menteri yang menugasi seseorang untuk mengawasi kelengkapan administrasinya, memastikan clearance atas dokumen. Kita punya Indonesia single window system, tetapi di situ belum ditentukan siapa pemilik otoritas, hanya sekedar sharing. Pemilik otoritas itu untuk menentukan ini layak teken oleh dirjen atau tidak.

“Idealnya, ini dilakukan oleh Menteri sebagai atasannya. Tetapi dalam situasi seperti ini, belajar dari pengalaman untuk ekspor komoditi tertentu, tampaknya perlu double check dari pelaku lain yang kontranya, karena ekspor itu kira-kira akan merugikan siapa di dalam satu sistem clearance itu, sehingga ekspor itu benar-benar sudah clear and clean,” paparnya.

Alamsyah menambahkan, kebijakan domestic market obligation (DMO) 20% atau 30% sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data yang dihimpunnya dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pada 2021 lalu, stok awal dari stok akhir 2020 sebanyak 2,87 juta ton, produksi CPO dan CPKO 51,29 juta ton, konsumsi domestik untuk pangan dan oleokimia 10,12 juta ton dan untuk biodiesel 7,23 juta ton, serta ekspor 34,20 juta ton.

Baca juga:   CORE: Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Pengaruhi Cadangan Devisa

Pada 2022, stok awal dari stok akhir 2021 sebanyak 1,54 juta ton, produksi CPO dan CPKO diperkirakan 52,68 juta ton, konsumsi domestik untuk pangan dan oleokimia 11,08 juta ton dan untuk biodiesel 7,34 juta ton, serta ekspor 34,44 juta ton.

“Di 2022, prediksi kebutuhan domestik itu 20,59 juta ton untuk pangan dan oleokimia serta biodiesel, lalu ekspor 34,44 juta ton. Kalau kemudian diberikan ketentuan DMO 20% saja, itu kan berarti sudah tambah kira-kira 7 juta ton, itu lebih dari cukup untuk mengatasi defisit stok,” kata Alamsyah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga berpendapat, pemerintah sebaiknya kembali menegakkan aturan DMO yang sebelumnya telah dilakukan.

“Sebenarnya DMO 20% itu lebih dari cukup. Kalau ada perusahaan yang kemudian mangkir, jangan sungkan untuk mencabut izin ekspornya. Yang menjadi masalah dalam kebijakan DMO kemarin kan perusahaan-perusahaan besar coba melakukan gratifikasi. Karena masalahnya tidak adanya sanksi yang tegas,” kata Bhima.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com