Menu
Sign in
@ Contact
Search
Minyak goreng curah. (Foto: Istimewa)

Minyak goreng curah. (Foto: Istimewa)

Tok! Berikut Dua Cara Distribusi Minyak Goreng, Bulog Dapat Job

Selasa, 26 April 2022 | 22:56 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dua cara dalam mendistribusikan minyak goreng curah Rp 14.000 per liter kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membayar selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.

Cara kedua, yakni dengan menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah kepada masyarakat di pasar-pasar tradisional. Terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan pelarangan ekspor yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.

"Jadi kepada produsen biasanya ekspor, tidak ada jaringan distribusi diberikan penugasan ke Bulog untuk lakukan distribusi," ucapnya.

Baca juga: Resmi! Ini Produk Turunan Sawit yang Dilarang Ekspor

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa larangan ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit (MGS) mulai Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB.

Kebijakan ini akan terus dilakukan hingga harga minyak goreng curah merata di seluruh Indonesia sebesar Rp 14.000 per liter. "Pelarangan tersebut diberlakukan sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional," tegas Airlangga.

Adapun pelarangan ekspor tersebut untuk produk RBD palm olein untuk 3 kode harmonized system yaitu 1511 9036, 15119037, dan 15119039.

"Jadi selain tiga kode komoditas turunan yang dilarang, produk lainnya ini tentunya diharapkan para perusahaan tetap membeli TBS dari petani sesuai harga yang wajar," ucapnya.

Pelaksanaan selanjutnya akan diatur oleh permendag, sesuai dengan aturan WTO dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pelarangan tersebut, ditujukan untuk seluruh produsen yang menghasilkan RBD Palm Olein.

Baca juga: Kekhawatiran Larangan Ekspor CPO Mereda, Rupiah Menguat

Di sisi lain, Bea Cukai akan memonitor seluruh aktivitas dari kegiatan yang dilakukan perusahan sesuai data dari Januari-Maret dari seluruh rantai pasok akan dimonitor bea cukai.

"Pengawasan oleh Bea Cukai diikuti satgas pangan dan setiap pelanggaran ditindak tegas seusai peraturan perundang-undangan dan pengawasan terus menerus dan libur Idulfitri," ujarnya.

Dengan demikian, ia memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan berkala terkait kebijakan larangan ekspor semacam regulatori sand box disesuaikan perkembangan yang ada.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com