Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ruandha Agung Sugardiman saat acara webinar dengan tema Pentingnya Penerapan ESG Dalam Menjawab Tantangan Global live via zoom, live streaming Beritasatu.com pada Kamis (9/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ruandha Agung Sugardiman saat acara webinar dengan tema Pentingnya Penerapan ESG Dalam Menjawab Tantangan Global live via zoom, live streaming Beritasatu.com pada Kamis (9/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Investasi Sektor Swasta Dibutuhkan untuk Mitigasi  dan Adaptasi Perubahan Iklim

Senin, 16 Mei 2022 | 12:28 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA,investor.id- Negara-negara di dunia diserukan untuk segera mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dicapai untuk mencegah bencana perubahan iklim, sementara itu keterlibatan semua aktor non-pemerintah harus dilakukan termasuk mengundang sektor swasta untuk berinvestasi pada aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Hal ini menjadi pembahasan saat penyerahan tongkat estafet Presidensi COP UNFCCC dari pemerintah Kerajaan Inggris ke pemerintah Mesir di perhelatan the 17th Sessions United Nation Forum on Forest (UNFF-17) di markas besar PBB, New York 10 Mei 2022.

Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugadirman yang juga merupakan Wakil Ketua Delegasi RI pada UNFF-17.

Dalam kesempatan tersebut terungkap data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bahwa temperatur bumi semakin terus meningkat bahkan tercatat telah mencapai rata-rata suhu tertinggi sepanjan sejarah, setelah penyelenggaraan konferensi perubahan iklim (COP) 26 di Glagow, Inggris November 2021.

Untuk itu, menjelang penyelenggaraan COP27 di Mesir akhir tahun ini, Lead Negotiator COP27 Mohamed Nasr meminta semua negara mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dicapai.

Pada COP 26 telah dicapai Glasgow Climate Pact, beberapa poin penting dari kesepakatan itu adalah setiap negara harus beraksi nyata untuk melakukan adaptasi dan mitigasi sesuai dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disampaikan, mendesaknya peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil, perlunya negara maju untuk menyediakan pendanaan bagi negara berkembang dan perlunya kolaborasi semua aktor.

Pengendalian perubahan iklim tidak bisa dilakukan sendirian dan sesungguhnya merupakan proses multilateral, sementara itu, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, Indonesia sudah melakukan sejumlah aksi konkret dalam pengendalian perubahan iklim.

Ruandha menuturkan, dalam dokumen NDC yang telah diperbarui, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2030 mendatang dibandingkan praktik biasa.

Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) tahun 2050.

Berdasarkan dokumen ini, puncak emisi GRK Indonesia dirancang terjadi pada tahun 2030 sebanyak 1.244 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) untuk kemudian turun menjadi 540 juta CO2e pada tahun 2050, kemudian pada 2060, Indonesia diproyeksikan bisa mencapai Net Zero Emission dimana penyerapan GRK lebih tinggi dibandingkan emisinya.

Pencapaian target tersebut, ditunjang dari aktivitas dekarbonisasi dari sektor energi, industri, transportasi, pertanian dan pengelolaan limbah dan sampah, 60% dari target tersebut akan bersandar pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Other Land Use/Folu).

“ Indonesia berkomitmen untuk mencapai Folu Net Sink pada 2030 yang berarti penyerapan GRK sudah sama atau lebih banyak dibandingkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” ujar Ruandha dalam keterangan persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Senin (16/5).

Dalam Folu Net Sink, penyerapan GRK dari sektor kehutanan ditargetkan sebesar 140 juta ton CO2e dan kemudian meningkat menjadi 304 juta ton setara CO2 pada tahun 2050.

Untuk memastikan Folu Net Sink tercapai, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menandatangani dokumen Rencana Operasional Indonesia Folu Net Sink 2030.

Untuk mencapai Folu Net Sink dibutuhkan investasi sebesar US$ 14,57 miliar atau sekitar Rp 204 triliun, kebutuhan pembiayaan tersebut berasal dari berbagai sumber konvensional seperti APBN, APBD dan investasi swasta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Aphi) Indroyono Soesilo mengatakan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan siap mendukung tercapainya Indonesia Folu Net Sink.

Komitmen pelaku usaha karena berdasarkan perhitungan dan kebutuhan investasi sebesar US$ 14,5 miliar sebesar 55% atau sekitar US$ 8 miliar harus dimobilisasi swasta.

Editor : Ridho (dhomotivated@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN