Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pertamina. (Dok. Pertamina)

Ilustrasi Pertamina. (Dok. Pertamina)

SUBSIDI ENERGI AKAN DITAMBAH

Pemerintah Pastikan Kas Pertamina dan PLN Sehat

Selasa, 17 Mei 2022 | 08:07 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id) ,Nasori (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan kas PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listik Negara (Persero) atau PLN masih sehat dan mampu mendukung tugas menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio N Kacaribu meminta semua pihak tidak khawatir terhadap kondisi keuangan Pertamina dan PLN di tengah melejitnya harga minyak dunia. “Pemerintah menjaga kondisi keuangan Pertamina dan PLN agar tetap sehat," kata dia, akhir pekan lalu.

Advertisement

Sebagaimana diketahui, saat ini, harga minyak mentah dunia jenis Brent menyentuh level US$ 108,40 per barel. Alhasil, Pertamina harus menanggung selisih besar dari penjualan BBM domestik yang berada di bawah harga keekonomian. Febrio tak menampik, Pertamina dan PLN sama-sama membutuhkan pendanaan yang cukup guna mengeksekusi penugasan pemerintah dalam menyediakan energi kepada masyarakat dengan baik.

Febrio Kacaribu. Foto: IST
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Selain memastikan Pertamina dan PLN harus tetap sehat, dia menyatakan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya menjaga daya beli masyarakat. Dengan begini, kemampuan masyarakat membeli BBM dan listrik tetap terjaga.

Dia enggan menjelaskan rencana pembayaran kompensasi kepada Pertamina. Tetapi, dia memastikan kas Pertamina tetap sehat untuk menjalankan penugasan penyediaan BBM. Sebagaimana diketahui, pemerintah masih memiliki beban kewajiban kompensasi ke Pertamina dan PLN yang belum dibayarkan pada 2021 senilai Rp 109 triliun.

Febrio memastikan anggaran belanja subsidi energi dalam APBN 2022 membengkak. Hal ini terjadi seiring lonjakan harga minyak dunia sebagai imbas perang Rusia-Ukraina. Sejauh ini, Kemenkeu masih melakukan penghitungan tambahan anggaran tersebut.

Namun, dia memastikan, APBN akan tetap mampu menyokong kenaikan belanja subsidi energi. "Besarannya akan sangat tergantung pada hitung-hitungan dari hari ke hari dan berapa lama harga tinggi bertahan. Pastinya, kami sudah siapkan kisarannya," ujar Febrio.

Hingga Maret 2022, realisasi subsidi energi dan nonenergi mencapai Rp 38,51 triliun, meliputi Rp 28,34 triliun untuk subsidi reguler dan Rp 10,17 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya. Angka ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya Rp 21,38 triliun, meliputi Rp 19,11 triliun subsidi reguler dan Rp 2,27 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya.

Respons DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai, Pertamina saat ini mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) yang serius. Apalagi, penaikan harga Pertamax tidak akan cukup untuk menyelamatkan ketimpangan arus kas BUMN energi tersebut, mengingat volume konsumsi Pertamax relatif kecil yakni hanya sekitar 20%.

“Oleh karena itu, pemerintah harus segera membayar piutang kompensasi kepada Pertamina yang mencapai Rp 84,4 triliun sampai akhir 2021 lalu. Jika tidak dibayar segera oleh pemerintah, bisa berakibat pada kelangkaan BBM di tengah masyarakat,” tandas anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Foto: IST
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Foto: IST

Untuk memastikan Pertamina tetap bisa menjalankan tugas PSO-nya, menurut Kamrussamad, besaran pembayaran kompensasi setidaknya harus disesuaikan dengan kebutuhan minimum Pertamina. “Tapi, seharusnya di kuartal I sudah ada pembayaran berapa pun itu,” kata dia.

Bahkan, untuk menyelamatkan Pertamina, Kamrussamad berpendapat, pemerintah harus segera mengubah asumsi harga minyak mentah dunia dan kebijakan rencana pembayaran piutang, agar Pertamina memiliki kepastian. Pemerintah bisa melakukan hal itu melalui APBN-P 2022.

“Selain itu, bisa melalui mekanisme internal pemerintah seperti dengan penerbitan peraturan presiden (perpres). Ini pernah dilakukan di 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sesuai persetujuan DPR,” ucap Kamrussamad.

Menurut dia, kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini, membuat Per tamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana atau cost of money yang berasal dari pinjaman. Kedua, pukulan karena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu.

Untuk mengatasi cashflow mismatch yang dialami Pertamina, selain segera membayar piutang Pertamina melalui APBN-P atau perpres, pemerintah bisa pula mengubah kebijakan dari subsidi harga ke subsidi orang. “Sebab, jika tidak, harga BBM akan meningkat drastis atau BBM menjadi semakin langka,” pungkas dia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, mekanisme pembayaran tagihan (piutang) Pertamina ke pemerintah terkait pembayaran subsidi, baik LPG maupun BBM memang cenderung lambat. Sebab, pemerintah harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dengan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Artinya, pemerintah membayarkan kompensasi berdasarkan hasil audit BPK. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara, baik dari sisi Pertamina maupun pemerintah,” ucap dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN