Menu
Sign in
@ Contact
Search
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani dalam acara dialog Menyongsong Vaksin Gotong Royong secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani dalam acara dialog Menyongsong Vaksin Gotong Royong secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Kadin Ingatkan Inflasi Berpotensi Meningkat dalam Jangka Pendek, Ini Faktor Penyebabnya

Rabu, 18 Mei 2022 | 22:57 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai masih terdapat potensi kenaikan inflasi dalam jangka pendek masih sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada April 2022 mencapai 0,95%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2022 sebesar 2,15% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 3,47%.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, tingginya inflasi terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ketidakpastian di pasar global akibat konflik Rusia-Ukraina masih akan terus mendisrupsi pasar global sehingga normalisasi harga komoditas belum akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini akan meningkatkan beban impor pemerintah dan industri nasional.

“Sehingga beban tersebut harus ditanggung masyarakat dalam bentuk pengurangan subsidi atau kenaikan harga jual di pasar.” ucap Shinta saat dihubungi Investor Daily, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Fed Ingin Melihat Pertumbuhan AS Bergerak Turun

Kedua adalah kebijakan pemerintah yang sudah terjadwal yaitu pajak karbon atau batasan allowance defisit APBN secara tidak langsung berkontribusi menciptakan kenaikan harga jual barang dan jasa di pasar domestik. Khususnya untuk energi dan transportasi.

“Inflasi cenderung bergerak naik meskipun ada wacana pemberian subsidi tambahan untuk menanggulangi efek inflasi,” ucap Shinta.

Ketiga yaitu pelemahan nilai tukar, efek tapering dan potensi kenaikan suku bunga diperkirakan akan terjadi pada kuartal kedua 2022. Hal ini akan memberikan tekanan tambahan kepada ruang kebijakan pemerintah dalam menekan suku bunga dan menstabilkan nilai tukar. Bagi pelaku usaha hal ini berpotensi menambah beban kerja, khususnya di sektor yang punya kebutuhan impor bahan baku/penolong cukup tinggi.

“Sehingga, kenaikan harga jual di pasar tidak terhindarkan dan berpotensi mendongkrak inflasi dalam jangka pendek,” kata Shinta.

Dia menuturkan, dalam kondisi saat ini idealnya pemerintah melakukan intervensi dari sisi konsumsi dalam bentuk peningkatan pemberian subsidi, khususnya kepada masyarakat menengah bawah. Hal itu untuk memastikan daya beli masyarakat tidak tertekan terlalu dalam dan menciptakan kondisi extreme poverty.

Sedangkan dari sisi suplai, pemerintah idealnya juga melakukan intervensi fiskal dan moneter yang efektif. Intervensi dilakukan untuk menekan laju pelemahan nilai tukar, menekan laju peningkatan suku bunga pinjaman riil untuk pelaku usaha, menjamin stabilitas suplai dan kelancaran distribusi barang dan jasa pokok, menunda/membatalkan kebijakan-kebijakan yang berkontribusi meningkatkan beban biaya usaha dan biaya hidup masyarakat seperti kebijakan kenaikan harga BBM.

“Bahkan kalau bisa justru menambah subsidi untuk menanggung selisih kenaikan harga pasar pada produk-produk tertentu yang sensitif mendongkrak inflasi seperti produk pangan, listrik dan BBM,” ucapnya.

Namun, kebijakan perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Bila kemampuan fiskal cukup untuk menanggung beban atau konsekuensi intervensi kebijakan yang diusulkan mau tidak mau pemerintah harus kompromi dan membiarkan inflasi bergerak naik hingga ke batas yang masih bisa ditolerir.

Pemerintah hanya bisa mengambil kebijakan yang benar-benar penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional seperti pemberian subsidi untuk masyarakat kelas menengah bawah atau stabilitas nilai tukar. Untuk kebijakan lain seperti rencana kenaikan harga BBM sangat tergantung pada perhitungan kecukupan fiskal.

Baca Juga: PDB Kuartal I-2022 Jepang Kontraksi 1% Akibat Corona dan Inflasi

“Kami sangat menyarankan agar kebijakan tersebut ditunda dulu bila fiskal kita cukup menanggung beban ekstra dari opsi intervensi kebijakan yang ada,” kata Shinta.

Dia berpendapat selama Ramadhan dan Idul Fitri pemerintah bisa menekan potensi lonjakan harga karen baik pemerintah maupun pelaku usaha sudah bersiap terhadap potensi kenaikan demand pasar pada periode tersebut. Langkah-langkah untuk mencegah inflasi bisa dilakukan, khususnya dengan memastikan kecukupan suplai barang hingga Mei dan memastikan kelancaran distribusi barang pokok ke seluruh Indonesia, termasuk dengan mematok harga jual migor.

Untuk ke depannya, dia menyarankan pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi yang sama untuk menjaga resiliensi inflasi.

“Kalau tidak ada langkah antisipatif ini, tentu pasar akan sangat rentan terhadap tantangan seperti ketidaklancaran logistik atau kecurangan pasar seperti penimbunan barang yang berpotensi menyebabkan inflasi lebih tinggi di pasar domestik,” ucap Shinta.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com