Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung DPR/MPR (Foto: istimewa)

Gedung DPR/MPR (Foto: istimewa)

RAPBN 2023 Mulai Dibahas, Banggar Minta Waspadai Dinamika Global

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:33 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id-  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akan mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perkembangan situasi pandemi Covid-19 kini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, maka pemulihan sosial dan ekonomi diharakan semakin baik tahun 2023, serta ancaman Pandemi Covid-19 telah berkurang, walaupun tetap perlu di antisipasi.

Baca juga: APBN Diprioritaskan untuk Jaga Penguatan Pemulihan Ekonomi

Ia mengatakan bahwa, Anggaran 2023 direncanakan menjaga konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi maksimum 3 persen dari PDB.

"Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global, serta untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Dasco yang dikutip Kamis (19/3).

Lebih lanjut ia meminta DPR RI dan pemerintah terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan.

"Tantangan tersebut yakni dampak dari krisis pandemi Covid-19 yang menurutnya masih meninggalkan luka bagi perekonomian, Seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang levelnya masih belum kembali seperti sebelum pandemi hingga terjadinya learning loss di kalangan pelajar, bahkan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya"tuturnya.

Selain sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi dalam negeri.

"Bahkan, APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait minyak bumi,” tuturnya.

Dengan kondisi yang demikian, maka kebijakan fiskal di tahun 2023 harus mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat.

Di antaranya memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.

“DPR RI akan memberikan perhatian pada KEM-PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,“tuturnya.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN