Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
ditjen pajak

ditjen pajak

DJP: Peralihan Dari NPWP Ke NIK untuk Permudah Wajib Pajak

Jumat, 27 Mei 2022 | 23:13 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan untuk pembayaran pajak akan dilakukan  dengan mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). DJP sedang mengintegrasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi NIK.

"Untuk kemudahan benar-benar, enggak perlu lagi punya dua identitas, ada NIK, ada NPWP tersendiri," ucap Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama dalam acara media briefing pada Jumat (27/5).

Saat ini masyarakat masih memiliki dua identitas yaitu NIK dan NPWP. Integrasi ini dilakukan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan integrasi ini bukan berarti semua yang punya NIK harus bayar pajak namun konteksnya adalah kemudahan orang pribadi di Indonesia.

“Ini adalah kemudahan orang pribadi di Indonesia, kalau daftar NPWP karena sudah mulai punya gaji, yang akan dikasih nanti NIK-nya saja, tidak dibuatkan NPWP seperti sekarang," kata Yoga.

DJP masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur hal tersebut. Bila sudah ada peralihan sepenuhnya maka masyarakat tidak perlu lagi memiliki NPWP dan cukup memiliki NIK untuk membayar pajak.

"Lama-lama untuk yang sudah punya, secara bertahap akan diganti dengan NIK. Dikasih tahu sama DJP, sekarang Anda pakainya NIK aja. Nanti ada pemberitahuannya," kata Yoga.

Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

“Kami berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” katanya.

DJP memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan sangat baik selama ini. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini,” tutur Neilmaldrin.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN