Menu
Sign in
@ Contact
Search
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers BLT minyak goreng secara daring, 8 April 2022.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers BLT minyak goreng secara daring, 8 April 2022.

ANTISIPASI IMBAS KENAIKAN HARGA ENERGI DAN PANGAN

Menkeu Minta K/L Sisihkan Tambahan Dana Siaga Rp 24,5 Triliun

Senin, 30 Mei 2022 | 19:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan meminta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyisihkan tambahan anggaran dana cadangan (automatic adjustment) dengan total sebesar Rp 24,5 triliun. Dana ini akan digunakan sebagai dana siaga untuk mengantisipasi ketidakpastian global, khususnya karena meningkatnya harga komoditas energi dan pangan yang turut mempengaruhi ekonomi domestik.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

“Keputusan diambil berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Internal (16/5) dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN 2022 dan implementasi kebijakan APBN 2022,”tutur surat edaran (SE) Menteri Keuangan yang dikutip Investor Daily, Senin (30/5).

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, kebutuhan penambahan dana cadangan ini akan digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak atas imbas kenaikan harga komoditas energi dan pangan.

“Totalnya seluruh Kementerian/Lembaga Rp 24,5 triliun untuk cadangan, bisa terjadi kebutuhan mendesak akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan,”tutur dia kepada Investor Daily, Senin (30/5).

Ia menjelaskan, konsep automatic adjustment atau penyesuaian otomatis telah dilakukan sejak awal tahun untuk pelaksanaan APBN 2022. Dengan mekanisme ini, maka K/L tidak boleh menggunakan dana cadangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

Sebagai informasi, mekanisme automatic adjustment atau penyesuaian belanja negara juga sudah tertuang dalam Undang-Undang APBN 2022 dalam pasal 28 ayat 2, yakni sebagai salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah apabila realisasi penerimaan negara tidak sesuai target atau perkiraan pengeluaran yang belum tersedia dalam anggarannya, serta pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2022.

“Cadangan tambahan tidak boleh dipakai dulu, sampai tekanan akibat kenaikan harga mereda atau dapat dimitigasi dengan anggaran lain yang disiapkan. Dana tersebut juga sudah termasuk tambahan pagu untuk subsidi dan kompensasi yang sudah disetujui DPR,”tuturnya.

Adapun dalam surat edaran juga dijelaskan beberapa penambahan dana cadangan ini disebabkan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) pada semua K/L.

Kedua, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 20 Mei 2022, anggaran belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari rupiah murni yang belum direalisasikan/dikontrakkan sebesar Rp 227,2 triliun. Karena itu diperlukan tambahan automatic adjustment yang dapat dilakukan terhadap belanja barang dan belanja modal yang belum direalisasikan/dikontrakkan sebesar Rp 24,5 triliun.

Penambahan pencadangan dilakukan dari pos anggaran dengan kriteria sumber dana rupiah murni, di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja anggaran pendidikan, di luar belanja perlinsos PB1, bansos PKH, bansos kartu sembako (program untuk melindungi masyarakat miskin) dan dapat mencakup belanja barang non ops dan belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per 25 Mei 2022.

Lebih lanjut, KL diminta mengikuti mekanisme revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. KL diminta untuk menyampaikan surat usulan penambahan pencadangan anggaran sebagaimana butir 3, beserta ADK RKA-K/L yang telah diberikan catatan pada halaman IV DIPA, dengan batas waktu penyampaian paling lambat 31 Mei 2022.

Kemudian, apabila sampai dengan 31 Mei 2022 K/L belum menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada butir 5, maka akan dilakukan blokir pada beberapa akun belanja barang secara maksimal pada satker pusat melalui sistem (by system). Pencadangan anggaran akan dievaluasi sampai dengan kondisi perekonomian membaik.

 

Kemendes PDTT

Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan penambahan blokir pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp 196,4 miliar dari anggaran belanja 2022.

“Selasa (31 Mei 2022), hari terakhir kami memasukkan surat ke Kementerian Keuangan karena kalau tidak dimasukkan akan dilakukan blokir sepihak kurang sinkron dengan arahan komisi V dan Kemendes PDTT,” ucap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (30/5).

Pencadangan anggaran dilakukan untuk biaya penambahan subsidi. “Sumber-sumber ini yang akan kami sisir dalam waktu yng tidak lama untuk memenuhi Surat Menteri Keuangan terkait automatic adjustment, sebesar Rp 196 miliar untuk penambahan belanja subsidi,” ucap Halim.

Sebagai informasi, serapan anggaran Kemendes PDTT sampai dengan 29 Mei 2022 adalah Rp 820,4 miliar atau 26,35% dari pagu Rp 3,1 triliun. Bila dirinci, jumlah ini terbagi dalam tiga kelompok belanja. Pertama, belanja pegawai Rp 117,9 miliar atau 40,14% dari pagu Rp 293,8 miliar. Kedua, belanja barang Rp 700,2 miliar atau 24,97% dari pagu Rp 2,8 triliun. Ketiga, belanja modal Rp 2,2 miliar atau 15,32% dari pagu Rp 14,9 miliar.

Sebelumnya Kemendes PDTT juga melakukan automatic adjustment sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1099/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal automatic adjustment belanja K/L TA 2022 sebesar 5% atau Rp 137,7 miliar. Pencadangan tahap I bersumber dari jenis belanja; tunjangan kinerja ke-13 dan tukin THR (sudah diblokir), belanja honor output kegiatan (SK Tim/SK Panitia), perjalanan dinas, dan paket meeting.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com