Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pekerja sedang mengatur kelapa sawit ( Foto: AFP / Mohd RASFAN )

Pekerja sedang mengatur kelapa sawit ( Foto: AFP / Mohd RASFAN )

BLU DJPb: Industri Kelapa Sawit Memberikan Andil 3,5% ke PDB Nasional

Selasa, 7 Juni 2022 | 13:45 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan industri kelapa sawit berperan hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri kelapa sawit juga memiliki peran strategis dalam perekonomian terutama dalam penyerapan tenaga kerja yang paling sedikit mencapai 16 juta tenaga kerja.

“Setiap tahun berkontribusi paling kurang 3,5% kepada PDB Indonesia,” ucap Direktur PPK BLU DJPb Kemenkeu Agung Yulianto dalam acara talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit pada Selasa (7/6/2022).

Kemenkeu terus komitmen untuk mendukung program pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah secara nasional dan lebih komprehensif. Dia mengatakan Kemenkeu menjalankan Program Kemenkeu Satu sebagai bentuk komitmen mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk di sektor kelapa sawit. Melalui program tersebut Kemenkeu memberikan solusi terhadap hambatan yang dialami sehingga bisa terselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi tentu akan mendukung peningkatan dan meningkatkan pemberdayaan dari UMKM melalui Kemenkeu Satu,” ucapnya.

Baca juga: Keren! PKT akan Produksi Amoniak Ramah Lingkungan Berbahan Baku Sawit

Agung mengungkapkan, program Kemenkeu Satu merupakan suatu tekad dan cita-cita Kementerian Keuangan untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi, dalam rangka memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan negeri. Kontribusi tersebut dalam bentuk dukungan berupa fasilitas atau kemudahan bagi UMKM oleh masing-masing unit eselon I yang sekaligus melibatkan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

Sinergi yang dilakukan meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung UMKM melalui keringanan perpajakan, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui program Authorized Economic Operator (AEO) yang membantu UMKM untuk ekspor lebih cepat. DJPb membantu UMKM dari sisi permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan usaha ultra mikro. Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendukung dengan berbagai kegiatan lelang produk UMKM, sekaligus memberikan keringanan utang pada pada pelaku UMKM.

“Kalau semua program unit eselon satu itu dirangkai menjadi satu dalam kerangka Kemenkeu Satu. Maka diharapkan dukung kepada UMKM bisa dilakukan lebih sinergis dan kolaboratif. Sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi pelaku usaha di UMKM,” ucap Agung.

Sejak tahun 2020 Kemenkeu melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah meluncurkan program santripreneur yang berbasis sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi di daerah. Agung mengatakan UMKM santri berbasis sawit diharapkan juga mampu menjadi wadah yang dapat membantu masyarakat.

“Program ini diharapkan membantu santri menjadi leader UMKM dan memunculkan inovasi-inovasi baru serta lahirnya entrepreneur terbaru,” ucapnya.

Baca juga: Program Sapras Perkebunan Sawit Tingkatkan Produktivitas

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya memiliki misi dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional. Kinerja dari BPDPKS didasarkan pada kemampuan untuk menghimpun mengelola dan menyalurkan dana.

“Dana ini kemudian disalurkan akan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja di sektor sawit Indonesia,” ucap Eddy dalam acara yang sama.

Dia mengatakan penyaluran dana oleh BPDPKS dilakukan melalui instrumen program penyaluran dana yang merupakan kebijakan dan kewenangan dari Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah. Keberhasilan dari penyaluran dan termasuk dampaknya sangat tergantung dari desain dan implementasi program tersebut.

“Sangat penting fungsi dari koordinasi dan kolaborasi antara BPDPKS dengan K/L khususnya pemilik program sehingga program-program tersebut diharapkan akan dapat berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan,” ucapnya. 

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com