Menu
Sign in
@ Contact
Search
Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Garuda (GIAA) Rights Issue, Saham Pemerintah akan Tergerus Jadi 51%

Selasa, 7 Juni 2022 | 21:17 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan rights issue sebanyak dua tahap untuk memperkuat modal perusahaan. Setelah proses rights issue tersebut, kepemilikan saham pemerintah akan terdilusi menjadi 51% dari saat ini 60,54%.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, keputusan rights issue itu akan dilakukan bila proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU bisa mencapai perdamaian dan homologasi. "Rights issue pertama adalah proses menginjeksikan Rp 7,5 triliun dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda," kata dia saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PNM) dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022-2023. Setelah penyertaan modal negara ini, porsi kepemilikan pemerintah di Garuda akan terangkat dari 60,54% menjadi 65%.

Kemudian, rights issue tahap kedua akan dilakukan pada awal kuartal IV untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Setelah proses rights issue tahap kedua tersebut, maka persentase kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal sebesar 51%. "Sebagaimana kita ketahui dalam putusan Panja Garuda terakhir, kami akan membatasi porsi pemerintah tetap ada di 51% dari total kepemilikan saham Garuda," ujar Kartika.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta telah memutuskan perpanjangan terakhir tahapan PKPU untuk maskapai Garuda hingga 20 Juni 2022. Tahap lanjutan itu merupakan penentuan daftar piutang tetap yang nantinya akan menjadi basis untuk agenda pemungutan suara PKPU.

Komisi VI DPR RI sepakat dengan rencana pemerintah untuk menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun untuk maskapai Garuda. Dana itu akan diambil dari Anggaran Tahun 2022 dengan catatan apabila Garuda mencapai kesepakatan damai dengan para kreditur.

Selain itu parlemen juga memberikan lampu hijau terkait kemungkinan adanya restrukturisasi berupa konversi utang menjadi saham dengan kepemilikan negara minimal 51%.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com