Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Minyak goreng curah. (Foto: Istimewa)

Minyak goreng curah. (Foto: Istimewa)

Pemerintah Terus Cari Cara Redakan Krisis Migor

Selasa, 14 Juni 2022 | 08:00 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah terus berusaha untuk meredakan krisis minyak goreng (migor) di dalam negeri, agar minyak goreng curah bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter. Salah satu upaya yang dilakukan melalui program Minyak Goreng Curah untuk Rakyat yang berbasis digital, dengan menggunakan sistem distribusi closed loop.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerangkan, program minyak goreng curah untuk rakyat untuk menjaga ketersediaan migor dan keterjangkauan di harga Rp 14.000/liter curah. Dia menyebutkan, di Indonesia  terdapat 17  ribu pasar  rakyat.  Artinya, dengan jumlah  penjualan sebanyak 10 ribu  titik, sistem closed  loop sudah dapat menjangkau  65% pasar.

Advertisement

Di tempat dengan jumlah penduduk yang  padat, diharapkan  konsumen  akan  mendapatkan minyak  goreng  curah  sesuai  harga  eceran  tertinggi  (HET) di jarak kurang  lebih  2-5  km.  “Proses distribusi   diawasi   dan   dijaga   melalui   aplikasi   teknologi   untuk   memastikan   rakyat   yang membutuhkan mendapat minyak goreng curah dengan harga terjangkau,” ucap Lutfi dalam diskusi dengan Forum Pemred di Jakarta, Senin malam (13/6/2022).

Baca juga: Tak Cuma Minyak Goreng, Cakupan SIMIRAH Diperluas ke CPO

Mendag menyebut, progam tersebut melibatkan banyak pihak seperti produsen CPO, produsen minyak goreng, pelaku usaha jasa logistik dan eceran atau PUJLE, distributor serta pengecer. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ada 18 ribu pengecer yang menjual minyak curah. Kemudian menjadi 20 ribu pengecer dan secara bertahap mencapai target akhir pemerintah. Jumlah 30 ribu pengecer diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas itu dengan harga murah.

Lutfi menjelaskan, sesuai dengan pokok aturan Permendag Nomor 33 Tahun 2022, maka produsen CPO wajib mendistribusikan minyak goreng curah rakyat kepada produsen minyak goreng sesuai dengan ketentuan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) dan harga penjualan dalam negeri (DPO). Selanjutnya realisasi pendistribusian akan dilaporkan pada aplikasi SIMIRAH yang juga akan terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW).

Jika produsen sudah merealisasikan penyaluran bahan baku minyak goreng sesuai dengan DMO dan DPO, dan minyak goreng sesuai HET, maka nantinya produsen tersebut boleh melakukan ekspor CPO dan turunannya. Hasil validasi digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor.

Baca juga: Minyak Goreng Curah Bakal Dihapus, YLKI Berikan Beberapa Catatan

“Melalui aplikasi teknologi digital, pemerintah memastikan distribusi minyak goreng curah dapat dikontrol. Konsumen yang akan membeli minyak goreng harus menunjukkan KTP dengan maksimal pembelian maksimal dua liter per hari. Ini untuk memastikan program minyak goreng curah tepat sasaran,” ucap dia.

Dalam acara yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan memperbaiki supply minyak goreng, terutama dari koperasi petani sawit. Luas lahan yang dimiliki oleh petani sawit sebesar 41 % atau 35 % CPO diproduksi oleh kebun petani rakyat.

Dia mengungkapkan, ada teknologi yang dikembangkan oleh pusat penelitian kelapa sawit di Medan yang bisa memproduksi minyak merah atau minyak makan merah. Minyak makan merah ini, lanjut Teten,  lebih sehat dari minyak goreng, "Memang warnanya merah tetapi kandungan protein dan vitamin A sangat tinggi,” ucap dia.

Baca juga: Minyak Goreng Tak Kunjung Sentuh Rp 14 Ribu, Luhut Temukan Kendala di sisi Distributor

Teten mengklaim minyak merah telah dibuat di Malaysia dan di ekspor ke Tiongkok dan Kamerun. Teten menerangkan, 30% dari minyak sawit dibuat minyak sawit merah dan nanti di Indonesia akan  membuat seperti itu. Minyak merah, lanjut dia, bisa digunakan untuk pemberantasan stunting. Nantinya Kementerian Koperasi dan UKM akan membuat piloting, dengan mendirikan pabrik di Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

Pembangunan pabrik tersebut akan menggunakan dana koperasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pihaknya juga mengajak perbankan. Namun, tidak menjadi brand minyak goreng karena standar minyak goreng di Kementerian Pertanian (Kementan) harus bening.

"Jadi, kami sudah sepakat, yang bisa diproduksi mulai dari lima ton per jam dengan investasi sebesar R 7 miliar sampai Rp120 miliar, itu koperasi bisa bikin. Kita juga akan melakukan program edukasi untuk konsumen. Ini juga bisa menjadi solusi untuk petani sawit yang menjual TBS dengan harga yang tidak pasti, karena tergantung menjual ke pabrik. Jadi tidak hanya tergantung  oleh pabrikan,” pungkas Teten. (C01)

Editor : Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN