Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menkeu: Dana Belanja Pemda di Perbankan Masih Rp 200,75 Triliun 

Jumat, 24 Juni 2022 | 14:20 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  - Kementerian Keuangan menyatakan hingga 31 Mei 2022 jumlah dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp 200,75 triliun naik Rp 9,18 triliun (4,79%) dari posisi April 2022. Dibandingkan dengan posisi bulan Mei 2021 juga terdapat kenaikan sebesar Rp 28,2 triliun (16,34%).

“Posisi dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 200,7 triliun. Ini melonjak tinggi dibandingkan tahun lalu posisi Mei 2021 yang hanya Rp 172 triliun dan dibandingkan bulan sebelumnya bulan April yang Rp 191 triliun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (24/6).

Kenaikan saldo dana pemda di perbankan ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Mei 2022 Per Mei 2022 nominal saldo tertinggi berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp 25,84 triliun. sedangkan terendah berada di wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp 1,15 triliun.

Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja agar berdampak optimal ke pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja APBD sampai Mei 2022 Rp 241,15 triliun atau 20,9% terhadap pagu belanja APBD Rp 1.152,2 triliun. Sebelumnya realisasi belanja sampai dengan Mei 2021 Rp 266,19 triliun atau 22,5% dari pagu belanja APBD Rp 1.181,22 triliun.

Realisasi belanja APBD sampai dengan Mei 2022 sebesar 20,9% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (22,5%). Per jenis belanja, realisasi tertinggi pada belanja pegawai (30,4%) diikuti belanja lainnya (19,6%), belanja barang dan jasa (18,1%) dan belanja modal (7,2%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan terbesar pada belanja lainya (-14,8%) diikuti belanja pegawai (-11,2%), belanja modal (-7,2%), dan belanja barang jasa (-0,4%).

“Nah ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana APBD belum juga mendorong untuk mendukung pemulihan ekonomi. Belanja ini masih belum sepenuhnya terealisasi, walaupun dana transfer ke daerah mengalami penurunan ternyata realisasi belanja juga lambat menyebabkan dana pemerintahan daerah mengalami kenaikan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN