Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi kebun sawit

Ilustrasi kebun sawit

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Sawit

Senin, 27 Juni 2022 | 22:16 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad mempertanyakan keberadaan pemerintah saat petani sawit menjerit dan menderita akibat harga tandan buah segar (TBS) jatuh di harga paling rendah dan ditambah lagi harga pupuk yang melambung tinggi.

Dia meminta pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.

Advertisement

"Pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi yang dialami para petani khususnya petani sawit diseluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas,” ujar dia dalam keterangan persnya yang diterima Investor Daiy, di Jakarta, Senin (27/6).

Ia melihat pemerintah tidak ada upaya konkrit untuk memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani.

Harga TBS sangat rendah. Per 27 Juni 2022, harga TBS Rp 600/kilogram dan harga pupuk sawit yang sangat mahal.

Jika kondisi ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, maka pemerintah sama saja mengabaikan nasib 17 juta petani sawit dan pekerjanya.

ketika waktu itu harga TBS stabil dan naik. Harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Namun tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.

"Waktu harga sawit naik, pupuk naik.  harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan operasionalnya,” ujar dia.

Achmad menyebut, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis.

Situasi ini justru semakin memprihatinkan pasca pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Meskipun harga harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi.

Permasalahannya harga CPO Rotterdam tersebut tergerus sampai 62% persen saat tender CPO di KPBN (Rp 8000/kg CPO) dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% (Rp.1.700/kg TBS) dengan catatan rendemen TBS Petani sebesar 21%.

Dia menyebut dari data posko pengaduan harga TBS Apkasindo di 22 provinsi, diketahui harga TBS swadaya mencapai Rp 1.116/kilogram  dan petani bermitra sudah pecah dua ribu menjadi Rp.1.700/kilogram.

"Harga ini 28-65% dibawah harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi Sawit Apkasindo," katanya. 

Tidak ada pilihan lagi. Konkritnya, segera cabut  DMO/DPO dan FO, pasti ekspor langsung lancar.

Editor : Ridho (dhomotivated@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN