Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: istimewa)

Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: istimewa)

BPK Temukan Pemborosan Keuangan Negara di 12 Kementerian/Lembaga Hingga Rp 32,05 M

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terjadinya pemborosan keuangan negara, kelebihan pembayaran, barang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta penerimaan negara dari pajak negara dan PNBP kurang diterima dengan total nilai temuan pada 12 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal Rp 32,05 miliar.

12 K/L tersebut adalah Kemenko Polhukam, Lemhanas,KPU, Bawaslu, Badan Siber dan Sandi Negara, Basarnas, Bakamla, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BMKG, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. Pihak K/L selama dalam proses pemeriksaan telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyetoran ke kas negara hingga tanggal laporan yaitu 27 Mei 2022 sebesar Rp4,33 miliar atau 13,52 % dari nilai temuan.

Advertisement

“Atas respon yang cepat dari kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti temuan tersebut, kami memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya,” ucap Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangan resmi pada Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan PMK dan Vaksinasi Hewan Ternak

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 tersebut, BPK menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan terkait SPI antara lain penatausahaan kas, persediaan aset tak berwujud belum memadai, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Negara belum memadai, pembebanan belanja barang dan belanja modal tidak tepat/salah penganggaran. Serta, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah belum memadai.

Permasalahan terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan antara lain realisasi belanja barang dan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid, penyusunan HPS bersifat proforma, kemahalan harga, ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, kekurangan volume barang/pekerjaan, denda belum/kurang dikenakan, dan pajak negara kurang dipotong/dipungut.

Baca juga: Pengamat Pajak: Proyeksi Penerimaan dari Pelaksanaan PPS Capai Rp 71,54 T

Nyoman menekankan, pentingnya mendorong stabilitas nasional tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Dalam rangka menggerakkan industri dan perekonomian dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dengan demikian diharapkan seluruh kementerian dan lembaga dapat mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada Inpres tersebut mulai Tahun Anggaran 2022 ini,” tutup Nyoman.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN