Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perempuan Indonesia harus membuktikan diri layak jadi pemimpin, Sumber: Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perempuan Indonesia harus membuktikan diri layak jadi pemimpin, Sumber: Istimewa

Subsidi Energi Rp 520 T, Menkeu Akui Lebih Banyak Dinikmati Orang Kaya

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:00 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengakui alokasi subsidi energi tahun ini yang mencapai Rp 520 triliun dari semula Rp 152,5 triliun digunakan untuk menjamin harga pertalite, LPG dan listrik dibawah 3000 va tidak naik. Kenaikan ini juga untuk merespon naiknya harga komoditas. Namun, subsidi ini ternyata masih dinikmati oleh golongan orang kaya. Padahal subsidi energi seharusnya dinikmati oleh kalangan masyarakat miskin dan rentan untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani imbas naiknya harga komoditas energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran merupakan risiko dari penerapan subsidi berbasis barang alhasil banyak kelompok orang kaya yang ikut menikmatinya. "Jadi memang kalau menggunakan subsidi barang, resikonya adalah yang mengkonsumsi barang itu lah yang menikmati subsidi dan konsumsi listrik BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu. Subsidi energi mencapai Rp 520 triliun akhirnya banyak dinikmati oleh kelompok yang kaya," ujarnya usai Rapat Paripurna, Kamis (30/6/2022).

Advertisement

Meski demikian ia menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk memberikan tambahan subsidi energi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dan menjaga daya beli masyarakat. Sehingga untuk mengubah penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran atau skema subsidi tertutup pemerintah harus melakukannya secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek alhasil dapat meningkatkan perbaikan kualitas dari kebijakan.

Disisi lain, Menkeu tak menampik bahwa naiknya harga komoditas energi juga berdampak pada sisi (APBN) karena memiliki keterbatasan, namun disisi lain pemerintah ingin menciptakan keadilan masyarakat. "Kalau mau melakukan perubahan harus hati-hati, karena menghadapi semua aspek tadi seperti kenaikan inflasi secara keseluruhan yang nanti akan menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN," ucapnya.

Baca juga: Pembatasan Pembelian Pertalite Berdasarkan CC Kendaraan Dinilai Tak Efektif, Ini Alasannya...

Sebagaimana diketahui, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Mei mencapai Rp 75,41 triliun, meliputi subsidi reguler mencapai Rp 65,24 triliun dan kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp 10,17 triliun. Bahkan subsidi dan kompensasi energi mendominasi komponen belanja non Kementerian atau Lembaga dengan realisasi Rp 334,7 triliun.

Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste Habib Rab memproyeksi subsidi energi Indonesia secara eksplisit di tahun ini menjadi 0,9% terhadap PDB atau meningkat tipis dibandingkan subsidi energi di tahun lalu tercatat 0,8% terhadap PDB. Dengan naiknya harga komoditas energi global juga diyakini telah menyebabkan trade off atau dilema bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

"Penggunaan subsidi energi dilakukan untuk mengelola pergerakan harga minyak dunia kedalam harga BBM domestik. Namun bantuan subsidi energi digunakan hanya untuk jangka pendek untuk meminimalisir tekanan harga komoditas, sehingga reformasi subsidi masih harus terus dilakukan," jelasnya dalam Indonesia Economic Prospect, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Keuangan Negara di 12 Kementerian/Lembaga Hingga Rp 32,05 M

Sementara itu, secara implisit, kenaikan harga energi telah berdampak pada beban kompensasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Pertamina dan PLN, karena perusahaan masih harus menjual harga BBM dibawah harga keekonomiannya, begitu pula dengan tarif listrik yang tidak dinaikkan disaat harga energi menanjak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya agar inflasi tidak meningkat serta menjaga daya beli masyarakat.

"BUMN (Pertamina dan PLN) menjual listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar dampaknya (beban) diproyeksikan meningkat dari 0,7% dari PDB pada tahun 2021 menjadi satu setengah persen dari PDB pada tahun 2022. Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi harga konsumen dalam jangka pendek dan ini dapat membantu mempertahankan pemulihan permintaan domestik," tegasnya.

Percepat Reformasi Subsidi Tertutup

Lebih lanjut, Habib menekankan terdapat dua alasan pemerintah harus mempercepat reformasi subsidi energi menjadi penyaluran tertutup. Pertama skema subsidi energi saat ini sebagian besar masih menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas, karena kelompok tersebut mengkonsumsi solar bersubsidi dan LPG bersubsidi dalam porsi yang besar.

Baca juga: 

"Jika kedua subsidi ini diganti dengan transfer sosial yang ditargetkan untuk masyarakat miskin, rentan dan kelas menengah yang bercita-cita tinggi, pemerintah dapat memiliki tambahan 0,6% dari PDB untuk belanja prioritas pembangunan," papar habib.

Lebih lanjut, saat ini pemerintah telah menaikkan jenis bahan bakar minyak tertentu (Pertamax), namun kebijakan ini dinilainya berdampak sangat kecil pada subsidi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mencari jalan keluar secara bertahap dan terukur untuk mengatasi masalah naiknya harga komoditas selain melalui kenaikan subsidi. Lantaran subsidi energi hanya mampu menahan lonjakan inflasi dalam jangka pendek, apalagi kenaikan harga komoditas diproyeksikan akan tetap ada kedepan.

"Ada sebaiknya (pemerintah)memikirkan rencana keluar bertahap dan terukur dan ini mungkin memerlukan langkah bertahap. melewati harga global untuk menghindari penyesuaian tajam dari perubahan harga yang permanen. Sekarang dengan asumsi bahwa subsidi membantu menahan biaya jangka pendek, mendorong tekanan harga, ini akan memungkinkan beberapa jeda untuk kebijakan moneter untuk menyesuaikan secara bertahap," tutup Habib.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN