Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc)

Menkeu: Program Pengampunan Pajak Tidak akan Dilakukan Lagi

Sabtu, 2 Juli 2022 | 07:22 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan berakhirnya program Pengampunan Pajak Sukarela (PPS) pada 30 Juni 2022, pemerintah tidak akan lagi melakukan program sejenis ke depan. Nantinya, data yang diterima dari program PPS akan menjadi basis data dalam upaya mengumpulkan penerimaan pajak.

“Kami tidak akan memberikan lagi program pengampunan pajak. Semua data yang diperoleh akan menjadi database DJP untuk melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan secara konsisten. Kami menjalankan secara konsisten dan transparan se akuntabel mungkin,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat (1/7/2022).

Advertisement

DJP akan terus membenahi database, bisnis proses, serta kepatuhan di internal agar bisa menjadi institusi yang diandalkan dan dipercaya seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi perekonomian, Kemenkeu sedang berupaya memulihkan kesehatan APBN karena dampak pandemi Covid-19. Saat memasuki awal pandemi Covid-19 APBN harus bekerja keras sebagai penggerak ekonomi melalui program insentif pajak dan penambahan alokasi belanja.

Dia mengatakan DJP akan terus melakukan reformasi dan membenahi investasi cortex. Pada saat yang sama, DJP juga akan memperbaiki kompetensi seluruh jajaran dan meningkatkan kemampuan menjalankan kewajiban konstitusi yaitu mengumpulkan pajak untuk negara. Dari sisi eksternal DJP sudah melakukan kerja sama global melalui Automatic Exchange of Information dalam pengumpulan data wajib pajak lintas negara. Dalam G20 juga sudah disepakati mengenai pilar perpajakan internasional.

“Hal ini akan semakin mempersempit wajib pajak di manapun mereka berada. Dalam yurisdiksi manapun mereka akan tertangkap oleh para petugas pajak. Semuanya semakin memiliki kesepakatan bahwa pajak adalah instrumen penting pembangunan bagi semua negara,” ucap dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN