Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu pesawat PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). (Foto: Ist)

Salah satu pesawat PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). (Foto: Ist)

DPR Soroti Alokasi PMN Garuda (GIAA) Rp 7,5 Triliun

Sabtu, 2 Juli 2022 | 09:27 WIB
Nasori (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan mendapat kucuran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun. Anggaran PMN tersebut bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, separuh dari PMN Garuda untuk perbaikan sejumlah pesawat, separuh lainnya untuk biaya operasional perusahaan. Hingga saat ini anggaran tersebut belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Advertisement

Alokasi anggaran PMN ini pun mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. “Setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dana rakyat untuk PMN Rp 7,5 triliun akan diberikan ke direksi Garuda Indonesia. Saya mewakili rakyat mau nanya, uang Rp7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja?” tanya Rudi dalam RDP dengan sejumlah direksi BUMN, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2022).

Direksi BUMN tersebut meliputi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia, Dirut PT Garuda Indonesia, Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset, Dirut PT Krakatau Steel, Dirut PT BTN, dan Dirut PT Semen Kupang.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, PMN sebesar Rp 7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga perlu kejelasan mengenai alokasi dari PMN tersebut. Rudi memastikan rakyat Indonesia tidak akan terima direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah.

Terkait rencana direksi Garuda kedepannya, Rudi turut mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.

“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp 7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air, kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini?,” tandas legislator dapil Sumatera Utara III tersebut.

Sementara itu, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan, rencana penambahan armada akan dilakukan dengan dua opsi. Pertama dengan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Perusahaan Pengelola Aset, atau dengan badan usaha swasta yang ingin menghidupkan pesawat yang sedang tidak digunakan atau under maintenance dengan cara bagi hasil untuk rute selektif. “Menunggu PMN agak lama sekitar enam bulan, tapi opsi lain seperti mengundang sinergi dengan PT PPA. Kalau nanti disepakati kami akan diskusi lagi," kata Prasetyo.

Artinya, jelas Prasetyo, jika ada rute pilihan untuk pesawat yang disepakati untuk kerja sama, nanti hasilnya akan digunakan untuk melunasi bunga dan jaminannya. Sedangkan, opsi kedua ditawarkan kerja sama operasi dengan pihak swasta. "Kami tawarkan ke swasta yang mau membiayai, lumayan return-nya," jelas dia sembari mengatakan, setelah operasi jalan, akan ada klausul untuk terminasi ketika PMN dari Kemenkeu diterima Garuda.

Prasetyo menjelaskan, kondisi keuangan Garuda mengalami tekanan yang berat dua tahun terakhir pandemi, di mana traffic penumpang mengalami penurunan tajam. “Pandemi dua tahun terakhir Garuda mengalami tekanan berat, dari revenue drop hampir 70%. Diikuti tambahan utang yang cukup besar dan membaik pada April lalu saat Hari Raya, di mana pada saat ini perbulan mencapai revenue US$ 120 juta. Direct cost masih dipertahankan sekitar 50%, khususnya tertinggi dari biaya avtur," pungkas dia.


 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN