Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen  Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri (foto: ist)

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri (foto: ist)

Kemenaker Dorong Perusahaan Jalankan Hubungan Industrial Pancasila

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:52 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong perusahaan menerapkan nilai-nilai luhur hubungan industrial Pancasila agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada stabilitas negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya menjadi panduan kita sehari-hari, khususnya Bapak dan Ibu di industri pertambangan," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers, Rabu (6/7).

Advertisement

Menurut Indah, selama ini perusahaan hanya fokus memajukan bisnis, tapi lupa bahwa keterikataan pekerjaan dalam konteks hubungan industrial Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi wahana menuju pertumbuhan bisnis.

Indah Anggoro menjelaskan, ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila yaitu, pertama, mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kedua, menganggap pekerja bukan sekadar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat,” ujar dia.

Ciri ketiga, kata Indah Anggoro, yaitu melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan perusahaan. Keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.

“Ciri kelima, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keseimbangan dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan, melainkan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan,” tegas dia.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN