Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Sumber: BSTV

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Sumber: BSTV

Kementerian Investasi/BKPM Telah Terbitkan 1,5 Juta NIB

Rabu, 13 Juli 2022 | 11:31 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan telah menerbitkan sebanyak 1.513.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga 13 Juli 2022. Sebanyak 98% dari pelaku usaha yang mendaftar NIB tersebut merupakan pelaku UMKM.

NIB menjadi salah satu prasyarat agar UMKM bisa naik kelas menjadi usaha formal. “Sejak OSS diresmikan pada Agustus 2021 , per hari ini sudah mencapai 1.513.000 .NIB. Dari 1.513.000 98% lebih itu adalah UMKM bukan perusahaan besar. Terkait aplikasi ini kalau untuk UMKM sangat cepat. Kalau ngurus NIB yang umkm, dalam catatan kami paling lama 30 menit dan gratis,” ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku UMK Perseorangan Tahun 2022 pada Rabu (13/7).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tidak Urus UMKM, Keliru Besar!

NIB merupakan salah satu upaya agar UMKM bisa naik kelas menjadi usaha formal. Bila UMKM bisa menjadi formal maka bisa mendapatkan fasilitas dari pihak perbankan. Bahlil mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak perbankan dan BUMN, dari hasil diskusi tersebut disampaikan bahwa hampir 50% UMKM masih informal. Hal ini menjadi penyebab UMKM tidak mendapat fasilitas kredit.

“Atas perintah Menteri BUMN, kami membagi NIB kepada nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Dia menuturkan, pemerintah menargetkan untuk membagikan NIB di 20 lokasi pada tahun 2022 ini. Dengan adanya NIB ini diharapkan bisa meningkatkan perputaran ekonomi. Nantinya NIB ini bisa menjadi jaminan bila pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman ke bank.

“Sekarang kita bekerja sama dengan Menkop UKM dan Menteri BUMN untuk fasilitasi agar sertifikat yang mereka punya bisa diagunkan di bank. Dengan NIB mereka bisa memulai usaha di tempat mereka dari Aceh sampai Papua,” tutur Bahlil.

Baca juga: Jokowi Perintahkan 100.000 NIB Harus Terbit Setiap Hari

Sebelumnya Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, dari total unit usaha yang ada di Indonesia, 98,6% adalah usaha mikro. Padahal usaha mikro ini tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki akses pada perbankan, dan tidak dapat fasilitas dari kebijakan pemerintah. Pelaku usaha mikro dinilai sangat rentan terhadap guncangan perekonomian.

“Kalau mau kuat dan mandiri, kita harus transformasi dari piramida ke diamond. Jadi pelaku usaha mikro harus kita upgrade,” ucap Faisal dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu harus ada reorientasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pertama yaitu pendekatan productive value ketimbang harga murah agar pengembangan UMKM lebih berkelanjutan terutama bantuan dalam penerapan teknologi.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com