Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani menagtakan pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menagtakan pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan APBN

Menkeu: Implementasi Pajak Karbon Harus Tunggu Waktu Tepat

Rabu, 13 Juli 2022 | 14:52 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

NUSADUA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, pemerintah pun tetap berkomitmen menerapkan pajak karbon namun pelaksanaannya masih mempertimbangkan waktu yang tepat agar tidak mendisrupsi pemulihan ekonomi dalam negeri. Lantaran saat ini global tengah dihadapkan pada berbagai gejolak mulai dari naiknya harga energi, perlambatan ekonomi global hingga lonjakan inflasi.

"Jadi kita harus fokus (pemulihan ekonomi) dan jangan sampai kita introduced suatu policy yang akan memperburuk resiko ekonomi yang sedang terjadi di level global," ucapnya dalam Konferensi Pers, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Selalu Dukung Cara Kerja ASN yang Modern

Meski penerapannya telah dibatalkan dua kali, Menkeu menegaskan pemerintah tidak memiliki kendala teknis pemerintah akan tetap mempersiapkan teknisnya bersama Kementerian dan Lembaga mulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan uji coba secara terbatas melalui perdagangan di pasar karbon cap and trade.

"Kendala teknis tidak ada, kita semua sudah siapkan, tapi sama setiap policy ini tidak hanya teknis tapi ada juga yang harus dilihat dan bisa mempengaruhi ekonomi sosial dan politik. Sehingga perlu dilihat secara detail, apakah policy-nya sudah baik, timing tepat karena itu akan menentukan sebuah policy," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Kesehatan Mei 2022 Turun Jadi Rp59,2 Triliun

Sebagaimana diketahui, pajak karbon akan mulai diterapkan pertama kali pada perusahaan listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi. Ini artinya sisa emisi yang dihasilkan PLTU yang melebihi cap atau batasan akan dikenakan pajak. Mandat ini pun sudah tertuang dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Untuk saat ini, Menkeu menegaskan, pemerintah tengah menyusun tarif yang cocok bagi perusahaan (PLTU). Alhasil, komitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan dengan kemampuan sendiri 41% dengan dukungan internasional di tahun 2023 diharapkan dapat tercapai.

"Dari sisi keandalan, dan perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade kita akan memperkenalkan tarifnya dalam level yang introduce level cukup rendah. Dengan mekanisme itu semakin membangun reputasi dan nilai liabilitasnya," tutupnya.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com