Menu
Sign in
@ Contact
Search
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan

Distribusi BMN Infrastruktur Dipercepat demi Capai Target Bauran EBT

Jumat, 22 Juli 2022 | 21:02 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  - Pemerintah sedang berupaya melakukan transisi energi dari energi yang berbasis non-renewable, terutama batu bara, kepada renewable. Salah satu upaya dalam melaksanakan transisi energi adalah dengan penyediaan dan pembangunan Barang Milik Negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM berkomitmen mempercepat pendistribusian BMN Infrastruktur kepada pihak penerima untuk mensukseskan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

“Kemenkeu dengan berbagai kebijakan yang ada mendukung, Dalam pengelolaan BMN mewujudkan dalam program penyediaan BMN bagi EBT,” ucap Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam acara Bincang Bareng DJKN pada Jumat (22/7).

Program pembangunan infrastruktur EBT juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.

Beberapa bentuk pengelolaan BMN dalam bentuk EBT yaitu: penggunaan oleh satuan kerja di Kementerian ESDM; alih status penggunaan ke Kementerian/Lembaga lain; Hibah. Dia mengatakan  Hibah diberikan untuk pemerintah daerah/desa, lembaga sosial, keagamaan, kemanusiaan, kebudayaan, pendidikan non komersial, dan masyarakat/kelompok masyarakat.

“Hibah karena tidak selalu harus dikelola oleh Kementerian ESDM sendiri. Digunakan sendiri boleh, dihibahkan boleh, dialihstatuskan penggunaan boleh. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ucap Encep.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Sumartono menuturkan ada beberapa jenis program penyediaan BMN infrastruktur EBT yaitu penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, PLTS Rooftop, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). BMN Infrastruktur tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui skema alih status penggunaan, hibah, dan/atau penyertaan modal pemerintah pusat.

“Kami membuat ketentuan bahwa persetujuan hibah tersebut tidak lebih dari lima hari kalau sudah disetujui sehingga serah terima kepada penerima akan lebih cepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Sumartono dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan data Ditjen EBTKE BMN infrastruktur EBT berupa PLTMH selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 21 unit bernilai Rp 177 miliar dengan penerimaan manfaat 12 pemerintah kabupaten/kota. BMN infrastruktur EBT berupa PLT Pome selama periode 2016 sampai 2021 terdapat empat unit bernilai Rp 186,33 miliar dengan penerima manfaat empat pemerintah kabupaten/kota. BMN infrastruktur EBT dalam bentuk Biogas Komunal selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 17 unit bernilai Rp 13,09 miliar dengan penerima manfaat delapan pemerintah kabupaten/kota dan enam pondok pesantren. BMN infrastruktur EBT berupa PLTS Terpusat selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 143 unit bernilai Rp 695,92 miliar dengan penerimaan manfaat 21 pemerintah provinsi dan 31 pemerintah kabupaten/kota. PLTS Atap sebanyak 228 unit bernilai Rp 197,5 miliar dengan penerima manfaat 33 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kabupaten/kota, 18 pondok pesantren, enam satuan kerja ESDM, dan delapan Kementerian/Lembaga (K/L). LTSHE sebanyak 364.315 unit bernilai Rp1,14 triliun dengan penerima manfaat 364.315 rumah tangga serta PJUTS sebanyak 55.374 unit bernilai Rp 830,55 miliar dengan penerima manfaat 33 pemerintah provinsi dan 217 pemerintah kabupaten/kota.

“Setelah BMN diserahterimakan oleh Kementerian ESDM kepada penerima, maka tanggung jawab pengelolaan aset selanjutnya dilaksanakan oleh pihak penerima. Setelah selesai kita serahkan, dalam catatan kami sudah dihapus dan kami tidak bisa menjalankan pemeliharaan sehingga tanggung jawab berpindah kepada pengelola,” kata Suhartono.

Selain 7 jenis BMN Infrastruktur tersebut, pemerintah juga sedang melaksanakan program pemasangan paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) bagi masyarakat yang berada di wilayah desa yang belum terjangkau jaringan listrik. APDAL adalah piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik.

“Hal ini merupakan amanat presiden untuk memfasilitasi listrik kepada 433 desa yang tersebar di 4 provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com