Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pemerintah komit mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Pemerintah komit mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Kejar Target Emisi Nol, RI Butuh Investasi 3-5% dari PDB

Rabu, 10 Agustus 2022 | 01:11 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  -  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, untuk mencapai target nol emisi di 2060, Indonesia membutuhkan investasi berkisar 3-5% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk mencapai target tersebut.

“Artinya, harus ada kontribusi dari dunia usaha, sehingga kami tidak hanya mendorong dari sisi fiskal,” ucap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam media briefing secara virtual, Selasa (9/8).

Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong kontribusi dunia usaha melalui investasi pada ekonomi hijau. Upaya menjalankan ekonomi hijau juga harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja dan teknologi. Pengembangan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan upskilling dan reskilling sehingga tenaga kerja Indonesia bisa masuk dan bekerja di industri yang termasuk dalam industri hijau.

“Jangan sampai saat ekonomi hijau berjalan, malah tenaga luar yang masuk. Ini yang harus segera kita kerjakan melalui reskilling dan upskilling tenaga kerja. Dengan begini, green jobs bisa diisi tenaga kerja lokal. Begitu juga dengan teknologi. Kalau teknologi masih bergantung terus dari luar, jadinya kita impor,” kata Medrilzam.

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan, upaya mengantisipasi penurunan emisi membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, khususnya sinergi dalam anggaran untuk mencapai target penurunan emisi. “Anggaran harus merefleksikan visi yang dimiliki. Jadi, ini PR besar kita untuk memastikan anggaran digunakan untuk hal yang tepat,” ucap Dyah dalam kesempatan yang sama.

Dyah mengatakan, untuk menjalankan ekonomi rendah karbon dibutuhkan efisiensi, baik itu dari segi energi, sumber daya, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dalam hal ini, upaya menjalankan ekonomi hijau sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tidak terjadi benturan dalam upaya menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, analis kebijakan ahli madya Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan, pemerintah membutuhkan dana Rp 28.223,51 triliun untuk mencapai target transisi energi bersih pada 2060 atau lebih cepat. Anggaran sebesar ini tidak mungkin hanya berasal dari APBN. Oleh karena itu, butuh sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan emisi.

“Secara total, dalam dokumentasi climate change fiscal framework, total kebutuhan investasinya Rp 28.223,51 triliun. Artinya, pendanaan begitu besar, sedangkan kapasitas pendanaan pemerintah tentu terbatas,” kata Joko.

Dari kajian yang dilakukan Kemenkeu, dana sejumlah Rp 28.223 triliun akan digunakan untuk beberapa sektor, meliputi sektor agrikultur Rp 1,44 triliun dan kehutanan Rp 70,14 triliun. Selanjutnya, sektor energi dan transportasi Rp 26.601 triliun, industrial process and product use (IPPU) Rp 730,8 triliun serta limbah Rp 828,83 triliun

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com