Menu
Sign in
@ Contact
Search
Fahmy Radhi, pemerhati energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogayakarta. Foto: twitter.com

Fahmy Radhi, pemerhati energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogayakarta. Foto: twitter.com

APBN Berpotensi Jebol, Pemerintah Diminta Tegas Terbitkan Regulasi Pembelian Pertalite

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 23:08 WIB
Fajar Widhiyanto (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengeluhkan jebolnya kuota BBM subsidi. Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04% dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 juta KL.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengemukakan, jika upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi dipastikan akan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.

“Tidak bisa dihindari Pemerintah akan dihadapkan pada dilema yang sulit. Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun. Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial,” ujar Fahmi dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (13/8/2022).

Sementara itu dalam kondisi tersebut, Menteri ESDM Arifin Tastrif hanya bisa mengimbau agar kalangan ekonomi mapan tidak menggunakan BBM subsidi. Namun Fahmi menyayangkan bahwa Menteri ESDM tidak mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang lebih tajam, yang bisa menekan kecenderungan publik untuk menggunakan pertalite.

“Kosumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity, mereka akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan. Arifin melupakan tabung LPG 3Kg tertulis “hanya untuk orang miskin”, faktanya lebih 60% kosumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi yang terbuka,” imbuh Fahmy.

Dipaparkan Fahmy, hanya regulasi pembatasan yang tegas dan lugas yang dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi. Bahkan aplikasi MyPertamina ia pastikan tidak akan berhasil membatasi konsumsi BBM subsisdi tepat sasaran. Sebaliknya, penggunaan aplikasi MyPertamina ia duga justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak memiliki akses.

Fahmi berpendapat, ada dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya anggaran akibat BBM bersubsidi. Pertama, sebaiknya pemerintah menetapkan segera dalam bentuk Perpres, bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar.

Kedua, lanjut Fahmi, sudah seharusnya pemerintah meminimalkan gap atau disparitas harga yang begitu jauh antara harga Pertamax dan Pertalite, dengan menaikan harga Pertalite dan di sisi lain menurunkan harga Pertamax secara bersamaan, sehingga maksimal selisih harga keduanya hanya sebesar Rp 1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite bermigrasi ke Pertamax secara suka rela. Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit.

“Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan mengimbau saja. Namun perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan,” ujar Fahmi.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com