Menu
Sign in
@ Contact
Search
Puan Maharani. (YouTube BPMI Setpres)

Puan Maharani. (YouTube BPMI Setpres)

DPR Belum Terima Usulan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM 

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:05 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA.investor.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengungkapkan, parlemen hingga saat ini belum menerima usulan dari pemerintah terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun porsi penambahan anggaran subsidi masih seperti yang ada di dalam APBN-P yang dituangkan dalam Peraturan Presiden 98/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

"Secara teknis, keputusan atau kebijakan akan naik atau tidaknya BBM itu adalah kewenangan pemerintah. Sampai hari ini belum ada usulan dari pemerintah untuk menaikkan BBM walaupun harga BBM di luar negeri itu sudah sangat tinggi. Sampai saat ini pemerintah masih memberikan subsidi hampir Rp 502 triliun untuk subsidi," ujar Puan dalam konferensi pers Sidang Bersama, Selasa (16/8).

Baca juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Kita Harus Siap-siap

Ia mengatakan, DPR dalam posisi menunggu pemerintah untuk menyampaikan usulan tersebut, dan kebijakan subsidi baik di tahun ini maupun di tahun depan. Hal itu merupakan mekanisme yang selama ini berlaku di mana kebijakan subsidi ditentukan dan diusulkan pemerintah.

"Kalau ada usulan tersebut (penaikan harga BBM), kami menunggu pemerintah. Kalau memang APBN 2023 dianggap kuat dan mampu menahan dari perkembangan BBM secara global, tentu saja usulan itu nantinya diusulkan kepada DPR. Tapi sampai saat ini belum ada," jelas Puan.

Sebagai informasi, Pertamina mencatat sampai dengan Juli 2022, BBM bersubsidi jenis solar yang sudah tersalurkan sejumlah 9,9 juta kilo liter, sementara kuotanya 14,9 juta kilo liter. Sementara itu, BBM bersubsidi jenis pertalite sudah tersalurkan 16,8 juta kilo liter dari kuota 23 juta kilo liter.

Adapun hingga 31 Juli 2022 realisasi subsidi telah menyentuh Rp 116,2 triliun. Belanja subsidi itu terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 88,7 triliun, di mana Rp 62,7 triliun untuk BBM dan Rp 26 triliun untuk listrik. Sedangkan subsidi non energi tercatat mencapai Rp 27,5 triliun. Saat ini alokasi dana subsidi dan kompensasi energi tercatat mencapai Rp 502 triliun, atau naik Rp 349,9 triliun dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 152,1 triliun.

Secara rinci, penambahan anggaran itu berasal dari penambahan subsidi BBM sebesar Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun. Sedangkan Rp 216,1 triliun lainnya merupakan dana tambahan kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp 194,7 triliun dan PLN Rp 21,4 triliun.

Penambahan dana itu juga diperuntukkan membayar kompensasi kurang bayar pada 2021 yang sebesar Rp 108,4 triliun, di mana Rp 83,8 triliun dibayarkan kepada Pertamina dan Rp 24,6 triliun dibayarkan kepada PLN.

Baca juga: Peneliti CORE: Penaikan Harga BBM akan Kerek Inflasi

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com