Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato RUU Tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya, di gedung Parlemen DPR RI, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Youtube BPMI Setpres)

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato RUU Tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya, di gedung Parlemen DPR RI, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Youtube BPMI Setpres)

Tembus Rp 3.041,7 Triliun, Inilah Arsitektur Belanja Negara dalam RAPBN 2023

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:19 WIB
Ester Nuky ( esther@investor.co.id) ,Nasori (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2023, yang mencakup belanja negara dalam RAPBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun dan pendapatan negara Rp 2.443,6 triliun. 

"Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah Rp 811,7 triliun," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun, untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Anggaran Peningkatan SDM Rp 608,3 Triliun
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. "Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ucap Presiden.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Ini antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Anggaran Pembangunan Infrastruktur Rp 392 T
Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392,0 triliun. Arahnya untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. "Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," ucap Jokowi.

Tujuan Transfer ke Daerah
Pada tahun 2023, lanjut Presiden, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk, pertama, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah,

Kedua, memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketiga, memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

Keempat, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.

Pendapatan Perpajakan Rp 2.016,9 T
Presiden mengatakan, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp 2.443,6 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.

Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

"Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," ujar Jokowi.

Selain itu, ada pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur, yang diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

"Upaya peningkatan PNBP juga terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan," paparnya.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB sejak terjadi pandemi Covid-19 pada 2020.

Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan, agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. 

Editor : Ester Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com