Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Foto: Antara)

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Foto: Antara)

Target Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp 2.016 T, Pertama Kali dalam Sejarah

Selasa, 16 Agustus 2022 | 19:10 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 2.016,9 triliun, tumbuh 4,8% dari outlook tahun ini sebesar Rp 1.924,9 triliun.

“Tumbuh 4,8% persen. Kenapa kita berikan estimasi pertumbuhan yang modest? Karena penerimaan pajak 2021-2022 ada windfall dari komoditas," ucapnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Tak hanya itu, ia menyebut bahwa target penerimaan perpajakan tahun depan tembus lebih dari Rp 2.000 triliun baru pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Baca juga: Dubes Tiongkok: Indonesia Alami Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Sosial

Ia menjelaskan, pertumbuhan target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar 4,8% memang tercatat relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya.

Seperti tahun ini penerimaan perpajakan diprediksi tumbuh 24,4% dari Rp 1.547,8 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.924,9 triliun.

"Bahkan penerimaan perpajakan pada 2021 yang sebesar Rp 1.547,8 triliun juga tumbuh mencapai 20,4% dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp 1.285,1 triliun," ucap Sri Mulyani.

Hal tersebut karena penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir terdorong oleh adanya windfall dari kenaikan harga komoditas seperti pada 2021 terdapat sumbangan windfall dari harga komoditas sebesar Rp 117 triliun dan tahun ini Rp 279 triliun.

“Dan, tahun ini kita punya program pengungkapan sukarela (PPS) yang menghasilkan penerimaan Rp 61 triliun. Jadi tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall maupun PPS,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Targetkan Inflasi 2023 di Kisaran 3,3%

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan kesempatan mendapat windfall dari kenaikan harga komoditas tidak akan kembali terjadi untuk tahun depan, sehingga penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp 1.715,1 triliun atau hanya tumbuh 6,7% dari tahun ini Rp 1.608,1 triliun.

Kebijakan pajak tahun depan akan difokuskan pada implementasi aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Kemudian, penguatan reformasi bidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, pengawasan dan penegakan hukum sekaligus pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tahun depan diperkirakan sebesar Rp 301,8 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini Rp 316,8 triliun karena adanya aspek komoditas.

Baca juga: Anggaran Kementerian Pertahanan Terbesar, setelah Itu PUPR

"Untuk tahun ini komoditas memberikan sumbangan Rp 48,9 triliun sedangkan tahun depan diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar Rp 9 triliun. Makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini,” tegasnya.

Kebijakan kepabeanan dan cukai tahun depan akan fokus pada pengenbangan ekosistem logistik nasional (NLE) untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional.

Selain itu, bea cukai juga fokus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pre-clearance, clearance, dan post-clearance atau audit. "Kemudian bea dan cukai turut memperkuat harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas serta kawasan industri hasil tembakau (KIHT)," ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com