Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kantor Kementerian BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)

Kantor Kementerian BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)

Pemerintah Naikkan Target Setoran Dividen BUMN Jadi Rp 44,1 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 20:04 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan target setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) pada RABN 2023 menjadi Rp 44,1 triliun, dibandingkan proyeksi 2022 sebesar Rp 40,4 triliun.

Adapun dividen BUMN masuk dalam komponen pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

"Dengan kegiatan masyarakat pulih, diharapkan KND dari BUMN kita targetkan akan memberikan dividen lebih tinggi lagi tahun depan yaitu Rp 44 triliun," kata dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Setoran Dividen BUMN Moncer, PNBP KND Terkerek Naik 122,9%

Peningkatan setoran dividen ini utamanya sejalan dengan proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada 2022, seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik.

Menkeu menambahkan, pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan kekayan negara dipisahkan, termasuk dividen BUMN melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN.

Secara umum penerimaan dari PNBP ditargetkan Rp 426,3 triliun atau turun 16,6% dari outlook 2022 sebesar Rp 510,9 triliun. Komponen penopangnya PNBP SDA dari semula Rp 218,5 triliun menjadi Rp 188,7 triliun.

Selanjutnya PNBP KND Rp 44,1 triliun,  PNBP lainnya Rp 110,4 triliun dan Penerimaan BLU sebesar Rp 83 triliun.

Sri mengatakan target PNBP pada tahun depan turun seiring dengan melandainya harga-harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang cukup besar menopang PNBP pun ikut turun.

Baca juga: Tembus Rp 3.041,7 Triliun, Inilah Arsitektur Belanja Negara dalam RAPBN 2023

"(PNBP SDA) tidak selamamya harga  komoditas megalami harga yang selevel tahun ini makanya PNBP akan terkoreksi di level Rp 188,7 triliun," ujar Sri.

Ia mengatakan gejolak dari volatilitas harga memengaruhi postur APBN,namun pemerintah  tidak boleh membiarkan gejolak ini kemudian mendikte dan memengaruhi program-program pemerintah.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com