Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Foto: Antara)

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. (Foto: Antara)

Ditargetkan Rp 2.230 Triliun, Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,6% dalam RAPBN 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:19 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.230 triliun, turun 5,9% dari outlook 2022 yang mencapai Rp 2.370 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Rp 2.230, rinciannya Rp 993 triliun adalah belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan Rp 1.236 triliun belanja non-K/L,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Sri Mulyani, peningkatan kualitas belanja akan digunakan untuk mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi risiko fiskal. Belanja K/L tahun depan sebesar Rp 993,2 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

Adapun belanja non-K/L sebesar Rp 1.236,9 triliun, kata Menkeu, akan digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global. APBN akan menjadi peredam kejut (shock absorber) dalam melindungi masyarakat.

"Program bansos dan subsidi masih akan cukup besar, begitu pula reformasi birokrasi. Belanja nonprioritas diefisienkan dan belanja bantuan pemerintah disinkonkan, sementara kita harus memitigasi kemungkinan terjadinya risiko," papar dia.

Secara umum, menurut Menkeu, kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan akan difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing. Langkah itu ditempuh melalui leningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Dia menjelaskan belanja pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta implementasi reformasi birokrasi.

Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat turut diarahkan untuk melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas serta meningkatkan sinkronisasi dan penahanan belanja bantuan pemerintah. “Sekaligus juga untuk antisipasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya,” tutur dia.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com