Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta pada Selasa (16/08/2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta pada Selasa (16/08/2022).

Suharso: 2023, Tahun Pemanfaatan Bonus Demografi

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:32 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi pada 2023 dengan memanfaatkan bonus demografi.

“Terlebih, ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi terjadi tahun ini hingga 2040-an. Jadi, negara perlu menjaga agar rasio ketergantungan (defendency ratio) tetap di angka 41 melalui penetapan sejumlah sasaran pembangunan,” ujar Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Suharso, tingkat pengangguran terbuka bakal ditekan di kisaran 5,3-5,6% dan rasio Gini 0,375-0,378. Sedangkan tingkat kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem, pada 2024 ditargetkan mencapai 0%. “Alhamdulillah sekarang sudah 2%, sedangkan tingkat kemiskinan akan kita tekan sampai di 7,5%. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 73,49, nilai tukar petani 105-107, dan nilai tukar nelayan 107-108,” papar dia.

Menteri PPN menjelaskan, sasaran pembangunan juga menjadi fondasi bagi pencapaian transformasi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal itu, strategi pembangunan adalah mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah, menurut Suharso, juga akan menanggulangi pengangguran disertai peningkatan penyerapan tenaga kerja pada bidang-bidang pekerjaan yang layak (decent job), mendorong pemulihan dunia usaha, serta merevitalisasi industri dan melaksanakan program penguatan riset terapan.

Kecuali itu, pemerintah akan mendorong pembangunan rendah karbon dan transformasi energi guna merespons perubahan iklim, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi. “Terakhir adalah pengembangan ibu kota negara (IKN) Nusantara,” tutur dia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah menetapkan tujuh prioritas nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Lainnya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dengan meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com