Menu
Sign in
@ Contact
Search
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Gedung Sutikno Slamet, Kantor Pusat Kemenkeu pada Senin (29/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Gedung Sutikno Slamet, Kantor Pusat Kemenkeu pada Senin (29/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Dana Bansos Rp 24,17 Triliun Bukan dari Anggaran Subsidi BBM

Senin, 29 Agustus 2022 | 23:11 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran tiga jenis bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun bukan berasal dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun. Pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk bansos, sedangkan Rp 2,17 triliun lainnya merupakan peruntukan (earmark) dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, saat mengajukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM ke DPR pada 19 Mei 2022, pihaknya juga mengajukan tambahan anggaran untuk bansos sebesar Rp 18,6 triliun. Selain itu, pemerintah memiliki dana cadangan lain sehingga punya alokasi anggaran bansos Rp 22 triliun.

“Dari Rp 24,17 triliun, yang Rp 2,17 triliun ini earmarking dari DBH dan DAU. Jadi, yang benar-benar keluar dari pemerintah itu sekitar Rp 22 triliun,” ucap Isa pada media briefing di Gedung Sutikno Slamet, Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8).

Menurut Isa Rachmatarwata, program bansos diberikan sebagai wujud afirmasi pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun ke tahun bahan makanan mencapai 10,88% pada Juli 2022 .

“Kami lihat belakangan ini harga-harga sudah naik. Di sinilah Presiden melihat bahwa untuk merespons ini nggak bisa membiarkan rakyat terus-terusan bertahan sendiri, apakah (BBM bersubsidi) dinaikkan atau tidak dinaikkan,” tutur dia.

Isa menjelaskan, Kemenkeu akan memberikan dana dukungan untuk program subsidi transportasi angkutan umum melalui pemda. Setiap pemda akan merancang subsidi tersebut, sebab pemda-lah yang paling mengerti kebutuhan masyarakat di daerahnya.

“Caranya bagaimana? Ini tergantung setiap pemda. Ada daerah yang sudah memiliki basis data para pengemudi ojek, ada yang lewat Organda, namanya akan diserahkan kepada pemda, supaya bisa disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing daerah,” ujar Isa.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com