Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi BBM jenis Pertalite di SPBU. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/pd/16)

Ilustrasi BBM jenis Pertalite di SPBU. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/pd/16)

Pembatasan BBM Bersubsidi Sudah Sangat Mendesak

Selasa, 20 September 2022 | 15:42 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah diminta segera mengundangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sebab, pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sangat mendesak dilakukan dan membutuhkan landasan hukum kuat.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, konsumsi BBM subsidi melonjak pada 2022, karena pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19. Namun, masih banyak masyarakat mampu yang lebih memilih membeli BBM subsidi, karena harganya lebih murah.

Dia mengungkapkan, ada dua penyalahgunaan BBM subsidi. Pertama penyalahgunaan BBM subsidi ke ranah pidana. Kasus ini naik dalam empat bulan terakhir.

“Kedua, penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan, sekian persen BBM subsidi tidak tepat sasaran,” kata dia dalam diskusi bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” di Jakarta, Selasa (20/9/2022), dikutip dari keterangan resmi.

Guna mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup, sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi.

“Subsidi tertutup jadi solusinya. Artinya, orang yang berhak dapat subsidi diverifikasi dan kalau boleh dapat QR code,” terang dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu. Untuk itu, revisi Perpres 191/2014 harus segera diundangkan agar masyarakat memiliki panduan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Sejak April tahun ini, kami sudah meminta pemerintah segera melakukan revisi dari Perpres 191 tahun 2014 dengan cara menempelkan apa saja yang diperlukan dan dipersyaratkan bagi mereka untuk bisa menerima BBM subsidi. Artinya, diperinci siapa  saja yang berhak untuk menerima BBM subsidi,” ungkap dia.

Dia mencontohkan, jenis kendaraan yang tidak berhak membeli BBM subsidi adalah sepeda motor berkapasitas mesin di atas 250 cc dan mobil di atas 1.500 cc. Namun, pembatasan ini tetap membutuhkan landasan hukum melalui revisi Perpres 191/2014.

“Kenaikan harga BBM awal September 2022 tidak akan mampu menyelamatkan volume BBM, kalau detailnya tidak dikuatkan dalam payung hukum. Oleh karena itu, kami berharap Perpres itu bisa segera direvisi supaya masyarakat memiliki arahan yang jelas,” terang dia.

Dengan adanya aturan pembatasan BBM subsidi, Eddy menambahkan, akan mempermudah dalam pengawasan maupun penindakan hukum kepada pihak pihak nakal.

“Kita juga sudah bisa melakukan pengawasan yang ketat, termasuk tindakan hukum di lapangan. Jangan sampai nanti sudah ada peraturannya, tetapi pengawasan tindakan hukum masih lemah. Dengan adanya peraturan itu, saya kira sudah ada notifikasi untuk melakukan tindakan hukum pada mereka yang melanggar tersebut,” tutup dia.

 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com