Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi Kementerian Keuangan. (Foto: IST)

Ilustrasi Kementerian Keuangan. (Foto: IST)

Draft RUU APBN 2023, Belanja Negara Sepakat Rp 3.061,2 T

Jumat, 23 September 2022 | 18:45 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah dan Badan Anggaran RI, menyepakati belanja negara tahun depan mencapai Rp 3.061,2 triliun. Anggaran ini terpantau naik Rp 19,4 triliun dari rancangan awal RUU APBN sebesar Rp 3.041,7 triliun.

Kesepakatan ini tertuang dalam draft Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2023) yang telah disetujui dalam Rapat Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan pada Jumat (23/9/2022).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, belanja negara tahun depan akan mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun atau naik Rp 16,4 triliun dari usulan awal.

"Pelaksanaan belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucap Heru, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Airlangga: Program Konversi Kompor Listrik Belum akan Dijalankan Tahun Ini

Adapun belanja pemerintah pusat akan mencakup Belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 993,2 triliun, Belanja non K/L sebesar Rp 1.253,3 triliun.

Sementara itu, untuk transfer ke daerah mencapai Rp 814,7 triliun dengan rincian Dana Bagi Hasil sebesar Rp 136,2 triliun, DAU sebesar Rp 396 triliun.

Adapun proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan 14,1% dan 85,9% dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca juga: Sempat Turun, Konsumsi Pertalite dan Solar Mulai Dekati Kondisi Awal

"DAU untuk tiap tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah,” jelas Heru. 

Sementara itu anggaran DAK sebesar Rp 185,79 triliun yang terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik dan hibah kepada daerah. Lebih lanjut, untuk anggaran  dana otonomi khusus sebesar Rp 17,24 triliun  dan dana keistimewaan mencapai Rp 1,42 triliun sedangkan Dana Desa dianggarkan mencapai Rp 70 triliun dengan rincian sebesar Rp 68 triliun pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula.

"Sedangkan Rp 2 triliun merupakan tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah,” papar Heru.

Baca juga: Antisipasi Tekanan Inflasi Global, Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Ekstra

Meski demikian, skema pengalokasikan dana desa kepaa setiap desa akan sesuai ketentuan. Pertama alokasi dasar sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Kedua, alokasi afirmasi sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

"Dana desa juga diberikan berdasarkan alokasi kinerja sebesar 4% dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dan alokasi formula sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa," tutup Heru.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com