Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah

Banggar, Pemerintah, dan BI Sepakati RUU APBN 2023 Dibawa ke Paripurna DPR

Selasa, 27 September 2022 | 21:32 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan Bank Indonesia sepakat membawa Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan.

"Berdasarkan pembahasan yang telah kita laksanakan bersama, apakah RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dapat kita sepakati? Dan, sebelum penandatangan apakah dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II?" tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menyetujui kesepakatan yang telah diambil terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dari pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI.

"Selanjutnya, atas keputusan yang telah diambil dalam pembicaraan tingkat I ini pemerintah sepakat untuk dapat diteruskan ke pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun 2023 di sidang paripurna DPR RI," ucap dia pada kesempatan yang sama.

Banggar DPR RI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi pada 2023 diasumsikan sebesar 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar rupiah Rp 14.800 per dolar AS, dan tingkat bunga surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 7,90%.

Lalu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RUU APBN 2023 diasumsikan senilai US$ 90 per barel, lifting minyak bumi 660 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,05 juta barel per hari.

Adapun tingkat kemiskinan ditarget 8,5 sampai 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5,3% sampai 6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 sampai 73,49, nilai tukar petani 105 sampai 107, dan nilai tukar nelayan 107 sampai 108.

Postur RUU APBN 2023 terdiri atas pendapatan negara senilai Rp 2.463,02 triliun, belanja negara Rp 3.061,17 triliun, keseimbangan primer negatif Rp 156,75 triliun, defisit anggaran Rp 598,15 triliun atau 2,84% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta pembiayaan anggaran Rp 598,15 triliun.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : ANTARA

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com