Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi CPO. (Foto: PT Triputra Agro Persada Tbk)

Ilustrasi CPO. (Foto: PT Triputra Agro Persada Tbk)

Kerugian Negara pada Kasus Dugaan Korupsi Migor Belum Jelas

Jumat, 30 September 2022 | 07:10 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA,investor.id- Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan saksi untuk lima terdakwa dalam persidangan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO).  Sejauh ini, saksi yang dihadirkan dinilai belum bisa membuktikan adanya manipulasi DMO dan kerugian negara. 

Salah seorang saksi Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Farid Amir misalnya menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. Sehingga mendapatkan izin ekspor.

Praktisi hukum Hotman Sitorus mengatakan, jika proses pengurusan PE CPO telah sesuai dengan prosedur, maka dugaan korupsi dalam pengurusan PE CPO tidak terpenuhi. 

Ia menjelaskan, dalam setiap pidana korupsi, setidaknya harus ada  unsur;  Perbuatan melawan hukum, Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara, dan  Memperkaya diri sendiri atau orang lain.

“Tanpa ada perbuatan melawan hukum maka tidak ada korupsi. Tanpa ada kerugian keuangan negara juga tidak ada korupsi. Tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain juga tidak ada korupsi. Ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan,” jelas Hotman dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, setelah mendengar kesaksian para saksi, bisa dikatakan ketiga unsur kabur. Tidak terdapat hubungan sebab akibat antara satu unsur dengan unsur lain. Tidak terdapat hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian keuangan negara.

Sehingga, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya perusahaan,” kata Hotman. 

Hotman menjelaskan, unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didakwakan adalah menggunakan dokumen yang dimanipulasi dalam pengurusan Persetujuan Ekspor (PE) melalui aplikasi intrade dalam kurun waktu 1 Februari sampai 16 Maret 2022. 

Pertanyaan mendasarnnya adalah bagaimana mungkin para terdakwa dalam jabatan yang berbeda-beda ada yang sebagai Dirjen, sebagai General Affair, sebagai konsultan, sebagai Senior Manajer, Komisaris  dari perusahaan yang berbeda-beda pula bertanggung jawab atas kebenaran data permohonan PE melalui aplikasi Inatrade? Bukankah pemasukan data melalui aplikasi dilakukan oleh para data operator.

Kemudian mengenai unsur yang kedua, yakni Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara. Dia menjelaskan, jika besarnya kerugian keuangan negara yang didakwa sebesar Rp 6,19 triliun yang diatribusikan kepada tiga grup perusahaan dengan jumlah yang berbeda.

Di samping kerugian keuangan Negara, Jaksa mendalilkan juga kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12,31 triliun yang juga diatribusi kepada tiga grup perusahaan dengan jumlah yang berbeda yang merupakan hasil kajian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 15 Juli 2022 yang dihitung selama periode 15 Februari sampai Maret 2022.

Pertanyaannya adalah sejauh mana validitas hasil kajian ini. Menarik untuk diuji di pengadilan, sebelum dijadikan referensi untuk menentukan kerugian perekonomian negara,” katanya.

Selanjutnya yang ketiga, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini terlihat para Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri. Tetapi jika ada yang diperkaya adalah perusahaan dalam bentuk keuntungan sebagai akibat tidak menyalurkan kewajiban DMO. 

Pemerintah kerap gonta-ganti kebijakan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Mulai dari kebijakan memberikan subsidi, domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), larangan ekspor minyak sawit (CPO) dan turunannya hingga kembali menerapkan kebijakan DMO. Dari semua kebijakan itu, belum ada yang ampuh menekan harga minyak goreng baik curah maupun dalam kemasan.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, meski pemerintah mengintervensi masalah minyak goreng ini lewat program MGCR dan subsidi, jika rantai distribusi tidak diperbaiki dan tetap diserahkan ke mekanisme pasar, maka kebijakan itu tidak efektif menekan harga. Intervensi yang dilakukan pemerintah justru membuat para pedagang enggan menjual minyak goreng curah di pasar tradisional karena takut ditangkap Satgas Pangan yang bertugas mengawasi jalur distribusi minyak goreng.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengatakan, gonta-ganti kebijakan mengenai DMO dan DPO menghambat dan mengurangi daya saing indutri kelapa sawit.

Tungkot menjelaskan, kebijakan DMO dan DPO, yang sering menimbulkan masalah. Apalagi gonta-ganti kebijakan justru menimbulkan berbagai persoalan.

Editor : Ridho (dhomotivated@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com