JAKARTA, Investor.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menjalankan sejumlah upaya untuk menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kadin mengenai Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kerja sama tersebut akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pensasaran program CSR (corporate social responsibility) atau program TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan).

“Dengan sistem ini, tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi. Untuk itu, pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10).

Adapun sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, dia menyatakan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas. Ini untuk mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, kata dia, dilakukan melalui pengembangan UMKM. Sebab, UMKM telah memiliki pada 2021 mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 61,07% atau senilai Rp 8.574 triliun.

Pemerintah, demikian Menko, telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp 373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp 470 triliun. Sesuai arahan Presiden, porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru 18,4%,” kata Airlangga.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, perusahaan atau sektor swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM. Dengan adanya gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas, ada pendampingan melekat pada UMKM, termasuk petani dan juga nelayan di seluruh Indonesia.

“Peran perusahaan adalah melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” ucap Arsjad.

Kadin, kata dia, juga mengapresiasi sikap pemerintah yang terus mendorong kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha. Salah satunya dengan dibentuknya PT perorangan dengan hanya satu orang pendiri yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pendaftaran secara online.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS