Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: istimewa)

Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: istimewa)

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 17,33 Triliun

Rabu, 5 Oktober 2022 | 01:27 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan yang terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp 17,33 triliun. Adapun ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan.

“Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp 2,41 triliun atau 13,9%,” ujar Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (4/10).

Berdasarkan data BPK, ada 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp 18,37 triliun. Bila diperinci, dari jumlah tersebut, tercatat 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,04 triliun.

Hal itu ada dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan di pemerintah pusat.  Dari jumlah tersebut, 132 laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebanyak empat laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) masih mendapat opini wajar dengan engecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Opini WDP juga masih diberikan pada 1 dari 39 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) 2021 yang diperiksa BPK.

BPK juga memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Dari 542 pemerintah daerah (pemda), 1 pemda belum menyampaikan LKPD 2021 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Dari 541 pemda, sebanyak 500 pemda memperoleh opini WTP (92,4%), 38 pemda memperoleh opini WDP (7%), dan 3 pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (0,6%). Laporan keuangan badan lainnya 2021 yang juga diperiksa oleh BPK, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.

IHPS I Tahun 2022 ini juga memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek, dan pemeriksaan atas upaya pemda untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), antara lain pemeriksaan atas belanja barang, dan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/public service obligation (KPP/PSO).

Sebagai informasi, sejak 2005 hingga semester I-2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar Rp 302,56 triliun kepada entitas yang diperiksa. Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 124,60 triliun. “Capaian ini merupakan implementasi komitmen entitas untuk bersama mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” kata Isma Yatun.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com